Minta Pusat Kebudayaan Bali Tinjau Ulang, Sumarjaya Linggih Dituding Bawa Kepentingan Pribadi

Denpasar, JARRAKPOS.com – “Saya orang Golkar tulen,” begitu kata Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar Bali, A.A. Ngurah Rai Wiranata yang menuding Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Partai Golkar Bali dan Nusa Tenggara, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer baru “bangun kepupungan” (mendadak bangun dari tidur, red), karena dianggap mengeluarkan pernyataan sepihak, tanpa mempertimbangkan pendapat kader Golkar lainnya. Sesepuh Partai Beringin ini mengaku terpaksa buka suara untuk “menjewer telinga” Demer yang dianggapnya hanya ingin mengutamakan kepentingan pribadinya, seperti saat menurunkan paksa enam Ketua DPD Partai Golkar di Bali dengan mengeluarkan SK Plt. enam Ketua DPD Partai Golkar se-Bali tanpa mempertimbangkan kepentingan partai. Tak hanya itu, Demer dianggap kembali berulah dengan mengeluarkan statemen untuk meminta Pusat Kebudayaan Bali (PKB) agar kembali direvisi dan dikaji ulang, padahal itu sudah keputusan final yang juga melibatkan petinggi Partai Golkar di Bali.

“Demer jangan bangun kepupungan, karena perencanaannya ini sudah dikaji sejak lama. Itu kan sepertinya hanya kepentingan dia (Demer, red) saja dan bisa merugikan Golkar sendiri. Jadi Demer saya minta sebelum mengeluarkan stetemen diskusikan lebih dulu dengan kader Golkar lain dan dengan sesama Anggota DPR RI lainnya. Orang dia juga sudah menyetujui kok di DPR, jangan ujug-ujug mengeluarkan stetemen dan hargai kita juga punya Ketua DPD Golkar Bali. Hargai Sugawa Korry menyetujui tentu dengan pertimbangan matang dan jangan teman-teman dikorbankan begitu saja,” sentil Kelian Permas Puri Agung Kesiman saat ditemui di Puri Kajanan Ceramcam, Kesiman, Denpasar Timur, Denpasar, Kamis (1/3/2021), seraya mengingatkan Demer jangan jadi kader Golkar yang jalan sendiri. “Jangan seperti itu, dan saya obyektif saja, dan tidak ada kepentingan apapun kok. Saya cukup makan nasi putih dan uyah lengis sudah cukup kok,” beber mantan Anggota DPRD Bali 1987-1992 dan manta Anggota DPRD Bali tahun 2004-2009 ini.

Uniknya lagi, dedengkot Golkar yang meniti karier politik dari tahun 1878 sebagai Komisaris Golkar Kelurahan Kesiman dan tahun 1983 sebagai Komisasi Golkar Kecamatan Denpasar Timur ini, membuka aib Demer sebagai kader yang omongannya lebih banyak kepentingan pribadinya, daripada kepentingan partai yang ia buktikan saat sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkat Bali langsung memutuskan enam Plt Ketua DPD Golkar se-Bali sehingga Pemilu tahun 2019 suara Partai Golkar turun. Terbukti lagi sekarang juga mau membuat ramai rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung yang menelan dana sekitar Rp2,5 triliun. Padahal rencana Pusat kebudayaan Bali ini, sudah jelas untuk kepentingan masyarakat Bali melalui kajian yang matang termasuk masukan setiap Fraksi DPRD Bali. “Termasuk Bapak Gubernur Bali pasti sudah melakukan kajian dan kita di Golkar juga sudah satu bahasa mendukung pembangunan itu demi keutuhan budaya kita ini, agar bisa terus dipertahankan,” jelas penggemar koleksi keris dan jam tangan tersebut.

Apalagi disebutkan di semua daerah juga sudah mulai ingin menjaga kelestarian budayanya. “Dimana-mana dan di setiap daerah sudah mulai, termasuk Bali juga mempunyai budaya Bali yang harus dimuseumkan sesuai perkembangan budayanya,” tegasnya, sembari membenarkan kata Demer budaya itu memang harus berkembang, tapi perkembangannya juga harus terarah, sehingga perlu ada pusat pengembangan budaya seperti PKB yang akan dibangun di Klungkung. “Pengurus Golkar kan sudah pernah bicara, termasuk ke semua kepengurusan dan dibicakan juga dengan pengurus Golkar Bali dan Watimbang serta semunya sudah setuju itu dengan syarat tidak dikorupsi dana itu. Sudah ada MoU juga sehingga Golkar setuju dan sudah bicarakan dengan pengurus Golkar Bali termasuk Watimbang semua tahu. Jadi saya ingatkan jangan karena kepentingan pribadi baru sekarang minta ditinjau ulang dan dimentahkan kembali. Sekali lagi Gubernur itu sudah mengkaji dan dikonsultasikan dengan pusat karena menggunakan APBN dan APBD,” tandasnya, sekaligus memberi pertimbangan jika pandemi Covid-19 diminta ditunda karena dana tidak ada baru dianggap masuk akal, tapi jangan dibatalkan dan para budayawan di Bali sudah sangat menginginkan. Apalagi di Klungkung sangat tepat dibangun, karena lahannya murah dan tanahnya juga luas.

“Selain itu, juga sudah dibuatkan jaminan tidak akan ada musibah bencana alam. Karena kalau terjadi bencana tidak akan hilang pusat kebudayaan itu. Tapi kalau lahan di Denpasar dimana cari lahan seperti itu? Saya takutnya ini kepentingan politik dan pribadi Demer saja yang ingin membatalkan proyek itu. Siapa yang dirugikan? Kan rakyat yang rugi. Jangan-jangan Golkar yang akan rugi, karena pusat kebudayaan ini tidak jadi, kan Golkar bisa jadi bulan-bulanan masyarakat. Saya ini hanya bicara untuk kepentingan Golkar, bukan kepentingan pribadi saya. Jadi itu kan harusnya tidak lagi dikaji ulang dan kalau dikaji ulang lagi kan sama dengan dibatalkan dan yang bicara seperti itu hanya dia (Demer, red) saja sendiri. Karena berapa ada anggota DPR RI dari Bali? Apakah dia kehilangan momentum atau apa? Harusnya kan tidak sendiri-sendiri seperti ini mengeluarkan statement,” pungkasnya dengan nada yang keras dan panjang. Demer saat dikonfirmasi terpisah lewat pesan WhatsApp mengaku hanya ingin memperjuangkan seratus desa yang mempunyai adat dan budaya yang menonjol untuk mendapatkan tempat bantuan jangan sebaliknya.

“Saya ini pengurus pusat bukan pengurus DPD 1 di bawah Watimbang DPD 1, dulu dia (A.A. Ngurah Rai Wiranata, red) hebat, sebenarnya kalo sekarang saya malas menanggapi karena Pak Rai bukan level saya lagi. Mengungkit kejadian lama yang sudah masuk ke mahkamah partai, dan saya menang. Rai wiranata harus membaca utuh pernyataan saya, tolong cari juga yang berbobot untuk komentar. Dia kemarin masuk Watimbang juga karena saya setuju dia di Watimbang,” ungkap Demer menimpali. Sebelumnya diketahui, menyikapi rencana pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali oleh Pemprov Bali di Eks Galian C Gunaksa, Klungkung, membuat Demer yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan selain Pemprov Bali akan berhutang ke depan juga akan dibebani biaya pemeliharaan yang besar. ama/ksm/tim