Numplek di Sekolah Negeri, SMA/SMK Swasta Terancam Gulung Tikar

Denpasar, JARRAKPOS.com – Ketua YPLP PGRI Kabupaten Badung Dr I Made Gede Putra Wijaya menyangkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri di Bali 2018 agak dipaksakan ke negeri. Hal itu mempengaruhi penurunan tajam terhadap penerimaan kepada sekolah swasta, padahal ruang belajar negeri masih terbatas. “Banyak sekolah swasta, khususnya daerah Badung khususnya nyaris gulung tikar, karena siswa banyak numplek ke negeri,” kata Putra Wijaya di Denpasar, Rabu (25/7/2018).

Ia mengatakan, kondisi tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pendidikan, sumber daya penylenggaraan kurang memadai. PPDB 2018 ini sangat berbeda dengan PPDB tahun 2017 silam. Dijelaskannya, PPDB tahun 2018 ini mengadopsi murni peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 tahun 2017. “Untuk PPDB tahun 2018 ini tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan juga dengan tahun 2017 kemarin, dimana di tahun 2018 ini kami mengadopsi murni Permendikbud 17 tahun 2017 dimana kami menerapkan sistem zonasi secara murni 90 persen, walaupun 10 persen kita memiliki 5 persen jalur prestasi, dan jalur khusus 5 persen,” ungkapnya.

Permendikbud No 17 Tahun 2017 ada perbedaan penekanan dengan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang PPDB. Menurutnya, peran swasta seharusnya diberdayakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional dalam mempercepat mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Selagi jumlah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) tidak sebanding dengan jumlah sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK), maka peran swasta masih dibutuhkan,” ujarnya.

Namun dengan adanya kelebihan jumlah siswa pada SMA/SMK berpotensi tidam mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Siswa terancam tidak bisa masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maupun mengikuti ujian. Bahkan guru-guru tidak mendapatkan sertifikasi. aya/ama