Optimalisasi PAD Melalui Non Tunai, KPwBI Bali Gelar Rakor Nasional

Denpasar, JARRAKPOS.com – Sebagai upaya mendorong implementasi ETP sebagaimana telah didorong melalui penerbitan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Propinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Nasional Transaksi Non Tunai dengan tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Non Tunai”. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Wakil Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara, Ketua DPRD Denpasar, Pimpinan OJK, Pimpinan Pemerintah Daerah, Direktur Utama BPD Bali, serta Direktur Utama Perbankan.

6Bn#Ik-18/10/2019

“Kami meyakini dengan transformasi kearah non tunai, akan mendorong proses digitalisasi didaerah serta berpotensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem monitoring pajak dan retribusi daerah serta pelaporan,” ujar Kepala KPwBI Propinsi Bali, Trisno Nugroho, Kamis (7/11/2019), di Hotel Prama, Sanur. Pihaknya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk upaya dan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung inisiatif Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). “Hal ini merupakan wujud nyataSelain tentu saja, non tunai juga akan semakin meningkatkan efektivitas layanan publik, efisiensi, kesehatan fiskal, perekonomian, mendukung transparansi dan governance Pemerintah,” jelasnya.

Baca juga : Tekan Inflasi, BI KPw Bali Dorong Kota Denpasar Bangun CAS

Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia bersama Kemendagri dan kementerian terkait lainnya dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada tanggal 28 Mei 2019 menyepakati elektronifikasi transaksi Pemda sebagai program strategis yang akan diperkuat kedepannya. Penguatan tersebut ditujukan guna mendorong inovasi dan perluasan ETP sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau, yang dilakukan melalui 4 inisiatif utama. Katanya, adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang direncanakan akan diterbitkan pada 2020 akan memperkuat landasan hukum implementasi ETP. Sebagai quickwin (target antara) sebelum Perpres tersebut diterbitkan, akan ditandatangani Nota Kesepahaman (NK) ETP.

3b#Ik-14/6/2019

Dengan adanya NK tersebut, akan menjadi underlying pembentukan Pokjanas dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang merupakan forum koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. “NK ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan penjelasan teknis dari NK untuk pembentukan Pokjanas dan TP2DD,” katanya. Selanjutnya, untuk semakin memotivasi Pemda dalam mendorong inovasi dan perluasan ETP akan diselenggarakan kegiatan championship secara bertahap yang direncanakan mulai diimplementasikan pada 2020, pasca terbentuknya TP2DD oleh Pemda dan Kantor Perwakilan BI di daerah.

Baca juga : KPwBI Bali Launching E-Retribusi Pasar di Jembrana

Kegiatan ini akan diikuti oleh TP2DD Provinsi dan TP2DD Kota/kabupaten. Pada tahap awal, championship akan diikuti oleh seluruh TP2DD provinsi. Sementara pada tahap selanjutnya, kegiatan ini akan melibatkan TP2DD Kota/kabupaten. Nantinya kepada pemenang championship akan diberikan insentif untuk memotivasi sebagaimana diterapkan pada championship Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang sudah berjalan selama ini. “Dalam rangka mendukung inovasi di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia beberapa waktu telah me-launching QR Indonesia Standard (QRIS) yaitu standard pembayaran ritel dengan menggunakan QR Code sebagai kanal pembayaran yang efisien, murah, mudah, aman, dan tercatat serta interoperable. Kami meyakini penggunaan QR sebagai sarana pembayaran e-retribusi menjadi inovasi solusi yang efisien, aman, dan tercatat serta memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tandasnya.

1Th/Ik-5/9/2019

Sementara itu, menurut Gubernur Bali, Wayan Koster, sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Mendagri No: 910/1866/SJ/tanggal 17 April 2017 yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. “Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Provinsi Bali secara bertahap telah melaksanakan implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sejak 1 Januari 2018,” ujarnya.

Baca juga : “Bank Indonesia Mengajar” Angkat Digitalisasi Ekonomi Digital

Katanya, Implementasi transaksi non tunai tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Bali dengan sungguh-sungguh mendukung elektronifikasi, salah satunya guna mewujudkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana yang mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945, guna mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.

Bn-10/9/2019

“Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali tentunya tidak lupa mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah senantiasa mendukung serta memfasilitasi guna memastikan implementasi transaksi non tunai pada Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan lancar,” jelasnya. Pihaknya mengharapkan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga mampu menciptakan satu pandangan yang sama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Elektronik, dengan memiliki pandangan yang sama dapat melaju dengan cepat mensukseskan implementasi transaksi non tunai guna mewujudkan Sistem Pengelolaan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel untuk Indonesia maju. eja/ama