Parta: Kepeminpinan BUMN dari Putra Daerah di Bali Sangat Timpang, AWK Malah Minta Pindahkan LNG ke Pelindo

Denpasar, JARRAKPOS.com – Belum lama ini, tulisan Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta yang tersebar di sejumlah media sosial (Medsos) telah membuka mata warga Bali sebagai putra daerah di Pulau Dewata. Isi tulisannya itu, diungkapkan saat RDP dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyampaikan data 3 tahun terakhir tentang BUMN di Bali sangat minim dipimpin oleh putra daerah. “Mohon TS ini dibaca tuntas,” tulisnya. Ia awalnya menyampaikan ke Menteri BUMN, bahwa putra daerah lama ngantri tapi saat ada promosi dan mutasi langsung diisi oleh pejabat lain. “Penghormatan saya tentang ke Indonesia-an adalah lahir bhatin, saya saat jadi aktivis mahasiswa di didik di Gerakakan mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), kami diajarkan tentang menghormatan terhadap kemajemukan, ke ragaman Indonesia, Saya dibesarkan oleh PDI Perjuangan yang paling setia merawat kemajemukan dan kebhinekaan rumah kebangsaan,” beber parta saat itu.

Ia mengaku menghormati mereka yang sedang menjabat saat ini pada BUMN yang ada di Bali, tentu mereka sampai pada posisinya masing-masing saat ini karena perjuangan. Namun tidak bisa dipungkiri, koncoisme, bahkan isu agama masih lumrah dalam promosi di BUM. “Saya sampaikan ini ke publik karena ini sudah tidak benar dan tidak adil agar ada pembenahan dikemudian hari,” tegasnya. Kepeminpinan BUMN di Bali sudah sangat timpang, keberadaan pejabat dari putra daerah bisa dihitung dengan jari, kondisinya tidak hanya dilevel Pimpinan Wilayah tapi sampai ke Asisten, setingkat kabag Kasi bahkan sampai ke Pimpinan Cabang. Disebutkan data BUMN yang ada di Bali, yakni 1. Pelindo 2. Bank BRI 3. Bank BTN 4. Bank Mandiri 5. Bank BNI 6. Angkasa Pura I 7. Telkom 8. PLN 9. Kimia Farma 10. Garuda Indonesia 11. ITDC 13. Perum BULOG 14. Pertamina 15. Jasamarga 16. Asuransi Jiwasraya 17. Askrindo 18. Jamkrindo 19. Pegadaian 20. Airnav Indonesia 21. Pos Indonesia 22. Jasa Raharja 23. Pelni 24. ASDP 25. Jasindo 26. Holding pupuk

Dari 26 BUMN diatas belum termasuk puluhan anak dan cucu BUMN, seperti Telkomsel, PGN, cabang perusahan pupuk, yang bergerak di bidang Listrik dan Gas, Perhotelan dan bahkan jasa pengamanan. Diantara 26 BUMN yang ada di Bali hanya BNI, Jasa Marga, Garuda dan ITDC yang Putra Bali, selebihnya adalah pejabat dari daerah lain. Contoh ekstrem, 1. BULOG Bali misalnnya ada 4 jabatan pimpinan satupun tidak ada putra daerah, Pinwil: Syaifuddin, Manager Bisnis: M Husin, Manager SCPP: Kurnia Rahmawati, Manager Minku: Panji Lumadyantoro. 2. BANK BRI dari Pinwil dan 13 cabang hanya 4 putra Bali, Pimpinan Wilayah Bali Rudy Andimono, Pemimpin Cabang Denpasar Gajah Mada Triyoga Agung Wibowo, Pemimpin Cabang Gatsu Yogie Harris Nainggolan, Pemimpin Cabang Kuta Aroef Sarifudin, Pemimpin Cabang Tabanan Fajar Baskoro, Pemimpin Cabang Ubud Asri Mufti Aziz, Pemimpin Cabang Ahmad Sudiyana Suwandi, Pemimpin Cabang Semarapura Muh. Prima Imanuddin Iqbal, Pemimpin Cabang Negara Dwi Lianasari, Pemimpin Cabang Bangli Raditya Fatahillah Prayitno, Pemimpin Cabang Made Merta Abdi Negara, Pemimpin Cabang Renon Made Maherni, Pemimpin Cabang Singaraja Wayan Agus Parta Sumarta, Pemimpin Cabang Tabanan Kediri Kadek Arik Sundra Dewi. 3. Pertamina, Gusti Anggara Permana Sales Area Manager Bali, namanya Bali tapi aslinnya campuran Sunda Padang, Arnaldo Sales Brand Manager Denpasar Klungkung Karangasem, M. Yunus Sales Brand Manager Bangli Buleleng, Ajiento Sales Brand Manager Gianyar badung, Muhammad Yoga Prabowo Sales Brand Manager Tabanan jembrana. Dan masih banyak lagi gambaran yang sama di BUMN yang lainnya termasuk pada anak dan cucu BUMN di Bali

Minimnnya orang Bali di top lavel BUMN di Bali juga berdampak pada keseriusan mereka membangun dan berkontribusi terhadap Bali termasuk menyuarakan kepentingan Bali di pusat. Contoh berkaitan dengan pemulihan ekonomi Bali khususnya berkaitan dengan perlunya perpanjangan relaksasi kredit perbangkan Pinwil Bank Bank Himbara di Bali tidak ada greget. “Pertanyaanya kenapa orang Bali di BUMN tidak dihitung, bahkan di daerah kelahirnya sendiri? Apa karena dueg polos tapi koh ngomong?,” sesalnya. Namun, dibalik pandangan miris tersebut, Anggota DPD RI perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK malah mendukung pengembangan proyek Liquefied Natural Gas (LNG) yang rencananya dibangun di Desa Adat Sidakarya, Denpasar, namun malah meminta agar dipindahkan ke Pelindo Benoa dengan memakai lahan reklamasi. “LNG memang perlu dibangun di Bali. Solusinya pindahkan proyek itu ke Benoa, pakai lahan reklamasi di sana,” tegas AWK kepada awak media seperti dikutif dari dutabalinews, saat ditemui di sela-sela ia menghadiri acara Hatten Garden Party bertempat di Hatten Wines the Cellardoor Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur, Sabtu (30/7) malam.

Apa yang disampaikan AWK tersebut ternyata sangat kontradiktif dengan pernyataan penolakannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, Bali. Saat menggelar konferensi pers di kantor DPD Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), Rabu (11/9/2013), Arya akan segera menemui Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk menyampaikan sikapnya tersebut. “Kami ingin menegaskan kepada pak Mangku sikap kami adalah tegas menolak reklamasi,” ujar Arya saat konferensi pers saat itu. Padahal seperti diketahui sebelumnya, dibandingkan dengan keberadaan LNG di Pelindo yang notabene milik BUMN seperti disampaikan Nyoman Parta, melalui proyek sumber energi ramah lingkungan tersebut, Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar yang sebelumnya hanya bisa menjadi penonton, semestinya bisa menangkap peluang emas untuk menambah pundi pemasukan pendapatan daerah. Jadi kenapa harus ditolak? Karena dari hitungan kasar saja, kerjasama tersebut berpotensi bisa memberi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan income sekitar Rp30 miliar perbulan yang bisa dikelala langsung oleh putra daerah di Bali.

Salah satu sumber pendapatan daerah tersebut dari pengembangan infrastruktur LNG Terminal Bali yang ditargetkan beroperasi untuk memasok gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran pada awal 2023. Untuk pemenuhan bahan bakar pembangkit listrik gas di Pesanggaran akan memanfaatkan LNG yang saat ini PLN telah memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen LNG, BP Tangguh. Mirisnya, bisnis Terminal Gas Alam Cair (LNG) sebenarnya selama ini sudah dilakukan oleh PT. Pelindo Energi Logistik yang kabarnya mendapat omset mencapai Rp30 miliar sebulan tanpa adanya setoran untuk PAD, baik ke Pemprov Bali maupun Pemkot Denpasar. Berdasarkan hal itu, Terminal LNG ini akan menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara yang bekerjasama dengan pemerintah daerah atau Pemprov Bali yang berinisiatif melalui PT. PLN (Persero) untuk membangun energi bersih. Sebagai pelaksanaannya ditunjuk Perusda Bali dan anak perusahaan PT. PLN (Persero), yakni PT. PLN GG untuk membangun Terminal LNG di Desa Sidakarya agar dari bisnis tersebut bisa sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat di Bali, sekaligus menambah sumber pemasukan PAD baru untuk Bali dan Kota Denpasar.

Terobosan pemerintah daerah ini, juga untuk menjawab tantangan utama dalam penyediaan pasokan gas alam akibat terbatasnya ketersediaan infrastruktur gas, khususnya terminal LNG termasuk transportasi LNG serta pendukung lainnya. Selain mengoptimalkan PLTDG Pesanggaran berkapasitas 200 megawatt (MW), PLN juga akan merelokasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) serta pembangkit gas dan uap (PLTGU) ke Pesanggaran dengan kapasitas 300 MW. Bahkan yang paling menarik, karena memang akan digunakan untuk mensuplai gas bagi kebutuhan pasokan listrik ke Bali dan juga daerah Nusa Tenggara. Selain itu juga ke beberapa lokasi khususnya untuk pembangkit listrik untuk menjadikan Bali mandiri energi dengan energi bersih. tim/ama/ksm