Partai Hanura Siapkan Kader Berjiwa Pengabdian

[socialpoll id=”2481371″]

DENPASAR, JARRAK POS – Menghadapi Pemilu legislatif 2019 mendatang Partai Hanura di Bali pastikan akan mengusung kader bersih dan siap mengabdikan diri pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan rapat kerja bidang hukum yang dilaksanakan DPP Partai Hanura beberapa waktu lalu menjadi acuan untuk memantau dan menyiapkan kader bersih terbebas dari masalah hukum. “Kenapa itu yang dimatangkan, karena sesuai arahan Ketua Umum Partai Hanura, bahwa orang-orang yang ada di bidang hukum ada didepan,” papar Ketua LBH Partai Hanura Bali, Ida Bagus Ketut Kiana, di Denpasar, Minggu (4/3/2018).

Ditegaskan Partai Hanura dalam menyiapkan dan menghadapi pemilu legislatif 2019 betul-betul mengawali komitmen di tingkat nasional melalui rapat kerja di bidang hukum. Keberadaan Lembaga Bidang Hukum Hanura diposisikan terdepan, karena semua yang berhubungan dengan aturan memang seharusnya ada di depan. Lembaga ini melakukan pengarahan dan penataan hingga evaluasi diawali tahap pencalonan kader sebagai peserta. “Karena siapa mau jadi calon bidang hukum harus ikut memantau. karena bila ada kesalahan kedepan akan berdampak kepada Partai Hanura. Maka itu awal rapat kerja semua LBH Hanura se-Indonesia diundang dan diberikan pembekalan dengan menghadirkan pemateri baik dari KPU, pemeriksa keuangan dan lain-lain,” paparnya.

Keinginan Partai Hanura dari sisi pelanggaran jangan sampai terjadi di awal proses penjaringan calon wakil rakyat dari partai besutan Jendral Wiranto ini. Bagaimanapun juga jejak rekam kandidat bila bermasalah dalam melaksanakan mekanisme sesuai persayaratan yang diharapkan akan membawa cerminan yang akan sangat buruk bagi perkembangan partai. Oleh karena itu Ida Bagus Ketut Kiana sebagai salah satu Ketua Lembaga Badan Hukum di Partai Hanura sangat serius mengamati prilaku dari para anggotanya. “Seluruh mekanisme menjadi anggota dewan terus dipantau agar tidak melanggar hukum. Untuk kedepan mulai pencalonan, lembaga hukum yang ada di masing-masing kabupaten/ kota diikut sertakan memantau kebenaran persyaratan yang berhunungan dengan administrasi pencalonan peserta,” jelasnya.

Dengan demikian calon yang masuk ke Partai Hanura benar-benar calon yang bersih dan memenuhi persyaratan. Hingga memasuki tahap berkampanye nanti juga akan terus diawasi agar jangan sampai melakukan kegiatan yang bisa dikatakan melakukan money politik. ” Yang bisa dikategorikan money politik, jangan coba-coba untuk bermain money politik. Kalau umpamanya hal-hal lain mengajak masyarakat ke pura, tirtayatra lain ceritanya juga berbagai benntuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial,lain ceritanya,” jelasnya.

Jajaran Partai Hanura juga menghimbau kepada Bawaslu agar wewenang yang dimiliki untuk memantau proses Pemilu legislatif mendatang benar-benar berjalan sesuai aturan agar tidak terjadi money politik. Penyelenggara Pemilu diharapkan harus tegas agar mampu menghadirkan sosok calon rakyat yang memang berkualitas serta memiliki keingininan untuk benar-benar mengabdi. Calon yang berkualitas juga harus memiliki kemampuan intelektual salah satunya dalam kemampuan merancang dan melihat apa yang harus menjadi perhatian dalam memajukan pembangunan serta berbagai aspek yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pileg kedepan diharapkan tidak ada lagi rumor rahasia umum yang menuding aksi jual beli suara masih bisa dilakukan. Pileg mendatang juga dipastikan akan memberikan kesempatan yang luas bagi generasi muda untuk berkarir dan mengabdikan dirinya di dunia politik. Akademisi hingga mantan wartawan juga dinilai potensial maju sebagai wakil rakyat karena dinilai memiliki kemampuan yang mampu memahami permasalahan pembangunan sesuai pengalaman yang dimiliki utamanya dalam melakukan pengawasan atau pengamatan pembangunan yang selama ini sudah berjalan. Jangan sampai Pileg mendatang masih ada kesan tanpa modal dan ligistik mustahil calon mampu merebut suara pemilih.

Sosok pengabdi harus tau bagaimana fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat serta memiliki kemampuan berfikir dalam mengarahkan pembangunan. Bila ada pelanggaran Bawaslu bersama pihak berwenang harus berani tegas menangkap dan memproses serta memediakan informasi agar masyarakat tau calon yang melanggar hukum dan menjadi penuntun bagi kader atau calon lain agar bersih maju sebagai calon wakil rakyat. “Calon Legislatif harus mampu berfikir mau dibawa kemana pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan, mereka akan lebih paham. Kalau datang, pengalaman tidak ada tapi peluru besar dan dia jadi saya tidak mau bilang ABCD, faktanya sulit setelah jadi DPR malah tidak mengabdi sepenuh hati,” tegas salah satu anggota DPR Kota Denpasar ini.

Kasus hukum yang menjerat DPR juga kedepan jangan sampai terjadi karena perang politik akibat keinginan untuk melakukan PAW, bila pengawasan hukum dari internal partai tidak berjalan dengan baik. Kasus PAW jangan sampai menjadi celah tidak sehat bagi kader untuk menjadi wakil rakyat. Bila ini terjadi di pastikan partai telah membuka ruang bagi petugas partai untuk berbuat dan menentang aturan dan hukum yang secara langsung akan menjadi perseden buruk bagi perkembangan partai kedepan. “Kunci kedepan siapa yang jadi calon untuk Pemilu legislatif mendatang tidak berani bermain di sisa suara, kita akan bermain siapa calon di Hanura dan partai lain akan menjadi pertimbangan menang diantara partai, baru bicara interen. Jangan sampai ada pencegalan, biarkan kader berkualitas masuk jangan dicegal kalau orientasinya untuk kebesaran partai. Partai yang berkembanga jangan mainkan pola itu,” tutup Kiana. eja/ama