Pasang 1 Unit Biilbord Jumbo Bisa Tembus Rp120 Juta per Bulan, Gerakan Intaran dan Walhi Bali Tolak LNG Darimana Modalnya?

Denpasar, JARRAKPOS.com – Baru-baru ini kabar tak sedap kembali muncul dibalik gerakan Intaran Tolak LNG dengan aksi demonya yang berkali-kali hingga aksi pemasangan Baliho dan Billboard yang tentu memakan biaya tidak sedikit tersebut disinyalir telah ditunggangi bahkan ada yang mengatakan dimodali oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan tak ingin melihat Bali mandiri energi yang berkedok sebagai aksi penyelamatan lingkungan tersebut.Berbagai gerakan di bawah tanah yang diduga mendorong sejumlah warga Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar bersama Walhi Bali yang menolak pembangunan Terminal Khusus (Tersus) LNG di wilayah Desa Adat Sidakarya, Denpasar, terus menuai pro dan kontra di masyarakat.

Usut punya usut, satu unit billbord jumbo yang dipasang saja bisa membutuhkan dana sekitar Rp40 juta sampai bisa tembus Rp.120 juta per bulan yang harganya disesuai dengan ukuran dan lokasi billbord tersebut. Menariknya, khusus billbord jumbo ini semuanya berbahasa Inggris. Saat dikonfirmasi, salah satu marketing perusahaan reklame dan advertising ternama di Bali menyebutkan jika lokasinya berada di Sanur dan di pinggiran jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai harganya cukup menggiurkan. Apalagi saat ini mulai new normal, sekaligus dekat perhelatan politik, sehingga per unit billbord bisa disewa hingga lebih dari Rp100 juta per bulan sesuai dengan kontrak yang diinginkan. “Paling murah bisa Rp45 juta per bulan,” katanya.

Selain billbord berukuran jumbo, juga berjejer baliho besar dan bendera dengan berbagai ukuran di kawasan Desa Adat Intaran. Uniknya, setelah melakukan aksi demo dengan membawa Batara yang menjadi simbol agama Hindu yang disakralkan di depan Kantor Gubernur, pada Senin, 11 Juli 2022 kembali bertebaran baliho dengan kata-kata berbahasa inggris. Karena itulah, wajar saja kini muncul desas-desus di masyarakat yang mempertanyakan dari mana sumber dana gerakan Intaran Tolak LNG ini berasal? Karena tidak sedikit pun yang menduga bahwa gerakan tersebut dimodali langsung oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Intaran, atau bahkan pihak-pihak lain yang diasumsikan sengaja dilakukan untuk mengalihkan kabar mengenai adanya dugaan korupsi di internal LPD Adat Intaran.

“Dari pagi WA masuk banyak sekali ke HP saya terkait Proyek LNG ini. Baru saja kita akan mulai bernafas menata pariwisata Bali Bangkit sudah ada demo ber jilid-jilid. Baliho berbahasa Inggris juga sudah menghiasi jalan protokol, yang mungkin saja ini disponsori pihak-pihak yang ingin pariwisata Bali makin terpuruk, mungkin juga ada peran LPD dibalik gerakan ini yang sengaja dilakukan untuk menutupi kabar dugaan korupsi yang terjadi, sekali lagi ini hanya dugaan saja. Tolong jangan biarkan pihak-pihak yang ingin Bali hancur dengan provokasi masyarakat menjelang G20. Pak Gubernur dan Pak Wali harus segera duduk ngopi bareng cari titik temu untuk suksesnya Nangun Sat Kerthi Loka Bali salah satunya dengan kemandirian energi Bali. Jangan bersilang statement dimedia. Sekarang ini tahun politik,” ungkap salah satu warga Bali yang menolak disebutkan namanya.

Dikonfirmasi secara terpisah terkait adanya dugaan LPD Adat Intaran menjadi pemodal dalam Gerakan Intaran Tolak LNG tersebut, pada Jumat (22/7/2022) siang, Ketua LPD Adat Intaran, I Wayan Mudana membantah adanya tudingan tersebut. Dirinya mengatakan Gerakan Intaran Tolak LNG tersebut murni dari hasil swadaya masyarakat di 20 banjar se Desa Adat Intaran. “Tidak ada yang kita modali, itu murni swadaya seluruh masyarakat Desa Adat Intaran. Tidak ada pemodalnya ataupun pihak lain yang membiayai (Gerakan Intaran Tolak LNG, red) ya kalau sudah urusan LNG, ya biarkan LNG. Begitu juga LPD biarkan LPD, jadi jangan dicampur adukan dan kami berharap ini bisa dimengerti,” tegas Wayan Mudana pada Jumat (22/7/2022).

Lebih lanjut, tidak sedikit juga masyarakat Bali yang menilai bahwa demo tolak LNG diduga hanya sebagai kedok penyelamatan lingkungan. Alasannya, karena sangat jelas Gubernur Bali, Wayan Koster sebelumnya secara langsung menanggapi aspirasi masyarakat, sehingga mengarahkan PT. DEB (Dewata Energi Bersih) membangun terminal penyimpanan LNG tidak lagi di areal mangrove. Untuk itulah, PT. DEB harus mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Bali untuk memperhatikan serius aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Tersus LNG di Sidakarya. Jika tidak didanai oleh Desa Adat Intaran, terus siapa yang menjadi pemodal aksi tersebut? Apalagi gerakan menolak proyek LNG diarahkan dalam bahasa Inggris. Ketika ditanya Bendesa Adat Intaran belum bisa merespon, hingga berita diturunkan. tim/ama/ksm