Pejabat KPK Hadiri Pengukuhan Pengurus Komite Advokasi Sulteng

Palu, jarrakpos.com – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, didampingi pejabat KPK RI  mengukuhkan pengurus Komite Advokasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Nur Dg. Rahmatu. SE sebagai ketua KAD Anti Korupsi bertempat di ruang Polibu , 29 Agustus 2022.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura didampingi Kasatgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI Rosana Fransisca. koordinator wilayah Sulawesi Tengah direktur koordinasi dan Supervisin KPK RI wilayah IV Basuki Haryanto.

Dihadiri staff ahli gubernur bidang pemerintahan dan kesra, tim ahli gubernur dan kepala OPD provinsi Sulawesi Tengah.

Pembetukan pengurus komite anti korupsi Sulawesi Tengah didasarkan pada SK Gubernur Nomor 356/264/ITDA-G.ST/ST tentang Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Sambutan ketua KAD anti korusi tingkat provinsi Sulawesi Tengah, Nur Dg. Rahmatu. SE, menyampaikan ucapan terimakasih kepada gubernur atas petunjuk dan pertimbangannya menunjuk dan mengesahkan pengurus KAD anti korupsi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2022- 2027.

Dari 34 provinsi secara nasional Sulawesi Tengah tang 25 yang sudah dikukuhkan pengurus yang di bentuk pada setiap provinsi , dan pengurus yang ditunjuk adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi dan integritas.

Sesuai data KPK RI bahwa selama ini yang sudah dilakukan penindakan terhadap perbuatan Korupsi banyak dari pihak yang bergelut di dunia usaha sehingga KAD anti korupsi dibutuhkan dari dunia usaha dengan harapan dapat ikut memperbaiki sistem dunia usaha dan birokrasi yang yang baik agar tidak terjadi perbuatan korupsi

Ketua KAD anti korupsi Sulawesi Tengah juga menyampaikan bahwa gubernur tadi menyampaikan harapannya agar peran semua pihak untuk meningkatkan Fiskal dapat terwujud , sehingga diharapkan kepada pelaku dunia usaha dan regulator dapat berupaya untuk mendukung harapan gubernur untuk bisa bersama membangun Sulawesi Tengah yang lebih baik dan lebih maju.

Kasatgas direktorat anti korupsi KPK RI Rosana Pransika, menyampaikan bahwa apa itu  Satgas Anti Korupsi Bidang Dunia Usaha untuk menjaga integritas dan menjaga persaingan dunia usaha supaya tidak terjadi sogok kepada pejabat negara.

Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Daerah dibentuk untuk memfasilitasi Kalau ada kendala pada dunia usaha atau ada permasalahan dalam persaingan usaha dan juga ada permasalahan perizinan KAD Anti Korupsi bertindak untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selanjutnya untuk menfasilitasi permasalahan baik penyedia dan regulator KPK akan melaunching program konsultasi pencegahan korupsi untuk dunia usaha dan regulator konsultasinya lewat online. Semua pihak bisa bertanya permasalahan yang dihadapi dalam dunia usaha.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, setelah melantik Ketua dan Pengurus Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan sambutan rasa bahagia dan sangat bergembira dengan terbentuknya Komite Advokasi Anti Korupsi Daerah.

Gubernur meminta agar dapat dikontrol, dinasehati, ditegur kalau melihat ada tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dianggab bisa melakukan perbuatan melawan hukum.

“Saya sebagai orang tua agar diberikan teguran dan dikontrol supaya tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum”

“Tetapi yakinlah integritas saya masih tetap terjaga dengan baik, karena niat baik saya untuk membangun daerah inilah saya mau jadi Gubernur”

Gubernur menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat dengan segenap hati dan pemikiran untuk bersama sama membangun Sulawesi Tengah yang memiliki SDA yang sungguh berlimpah potensi tambang ada 8 Jenis.

Pengelolaan potensi tersebut diharapkan pelaku usaha Sulawesi Tengah jadi pelaku, jadi pemain untuk mengelola potensi daerah ini. Demikian juga Perusda harus kita dorong untuk berperan untuk dapat mengelola potensi daerah agar fiskal daerah kita meningkat.

Gubernur juga menyampaikan bahwa fokus kinerja yang dilakukan kedepan adalah bagaimana mengurangi angka stunting dan kemiskinan, meningkatkan kwalitas pendidikan melalui program sekolah gratis, pendidikan vokasi .

Untuk mewujudkan pendidikan vokasi, Gubernur telah Menyerahkan pengelolaan BLK Palu kepada Kementrian Tenaga Kerja agar Dikelola untuk membentuk BLK kementrian untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak Sulawesi Tengah sesuai dengan kebutuhan industri dan investasi yang ada di Sulawesi Tengah.

Gubernur juga menyampaikan peningkatan Fiskal Daerah, pengelolaan investasi dan mendorong Perusda jadi pelaku pengelola SDA daerah akan memberikan dampak peningkatan Fiskal Daerah.

Selanjutnya peningkatan infrastruktur daerah  dalam hal pembangunan infrastruktur jalan koneksitas menuju IKN, infrastruktur daerah Sulawesi Tengah masih sangat tertinggal dari daerah lain untuk itulah sehingga Gubernur selalu bertemu dengan menteri. Semua menteri saya kunjungi untuk meminta dukungan untuk pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah, Presiden RI Joko Widodo setiap pertemuan saya minta perhatiannya untuk meningkatkan pembangunan Sulawesi Tengah, pembanguan infrastruktur daerah, “Gubernur menyampaikan Sulawesi Tengah masih sangat tertinggal, jangan kita bilang Sulawesi Tengah sudah maju” kata Gubernur, sehingga kita berupaya untuk memajukan daerah ini.

Gubernur juga menyampaikan terus berjuang dan berupaya agar persetujuan alokasi Dana ADD dapat dialokasikan untuk program Smart Village dan BPJS Ketenaga Kerjaan untuk Memberikan Asuransi Perlindungan kepada masyarakat miskin Renstan dan pekerja renstan. Saya harus minta kepada Presiden RI agar dapat disetujui untuk membuat masyarakat kita pintar, kita harus paksa masyarakat kita pintar melalui Smart Village dan kita berikan jaminan sosial kepada masyarakat kita melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Diakhir sambutannya mari kita membangun daerah ini dengan kolaborasi dan kerjasama, dengan niat yang tulus dari setiap hati kita.

Laporan : Afdal

Editor : Megga