Pemprov Bali Komitmen Tingkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana

DENPASAR, JARRAK POS – Pemerintah Provinsi Bali telah dan akan terus melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana. Hal ini sangat penting disamping untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat dari ancaman bencana, sistem penanggulangan bencana Provinsi Bali berkaitan erat dengan kepariwisataan Bali yang merupakan jantungnya perekonomian Bali. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cok Pemayun pada acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penanggulangan Bencana Tahun 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (21/2/2018) malam.

Terlebih lagi pada bulan Oktober tahun 2018 ini Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting, tambah Pastika. “Panitia Pelaksana IMF-World Bank Annual Meeting menetapkan persyaratan yang sangat tinggi untuk keamanan peserta, baik standar keamanan terhadap gangguan yang bersumber dari ancaman terorisme, ancaman kriminalitas, maupun ancaman bencana,” ujarnya. Untuk penguatan kapasitas ini pihaknya berharap ada bantuan dari pemerintah pusat.

Menurutnya penanggulangan bencana memerlukan kerjasama semua pihak untuk saling membantu dan saling menguatkan sehingga upaya memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dapat diwujudkan bersama. Rakernas dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Pada kesempatan ini Menko PMK mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko yang terjadi. “Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh gotong royong dari pemerintah pusat, daerah, BNPB dan BPBD serta masyarakat,” kata Menko PMK Puan Maharani.

Puan juga mengingatkan terkait pembangunan kesiapsiagaan berbasis rakyat dan peringatan dini agar tangguh dalam menghadapi bencana. Tiga hal tersebut, kata dia, selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana seperti yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dia mengharapkan agar gotong royong manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana.

Rakernas dihadiri sekitar tiga ribu orang peserta dari BNPB, BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mitra kerja BNPB seperti Kementerian, Lembaga, TNI, POLRI, organisasi masyarakat serta organisasi kemanusiaan internasional. Menurut Kepala BNPB Willem Rampangilei, Rakernas ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi masalah dan hal yang menghambat serta bertukar pengalaman penanggulangan bencana di masa lalu. Sasarannya untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan kolaborasi antar semua kepentingan baik pusat dan daerah,” ujarnya. aka/ama