Penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur, Walikota dan Bupati se-Jabar Persiapan Pilkada 2024

Jarrakposbogor, 21/06/2023

BANDUNG-Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan bersama Gubernur Jawa Barat dan bupati walikota se-Jawa Barat menandatangani kesepakatan bersama komponen pendanaan bersama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang komponen pendanaan bersama pada Pilkada serentak tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate, Rabu (21/6).

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar, Bupati dan Walikota se-Jabar, Kepala Bakesbangpol Prov Jabar, Ketua KPU Prov Jabar, Ketua Bawaslu Prov Jabar.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan ini adalah acara yang sangat penting agar kita selalu kompak dalam memastikan sebuah peristiwa bersejarah tahun depan berjalan dengan baik.

“Maka kita harus memastikan tidak ada dinamika yang tidak perlu, contohnya adalah ketidaklancaran dalam proses kepanitiaan,” tandas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengungkapkan, kita sudah menghitung ada sembilan komponen yang harus dibiayai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih tujuh komponen, dua komponen lainnya oleh pemerintah kabupaten kota.

“Sehingga kami mengeluarkan lebih dari Rp.700-an miliar. Lalu kota kabupaten ada yang Rp. 30 miliar, Rp. 50 miliar, rata-rata di bawah Rp.100 miliar,” ungkap Ridwan Kamil

Ia juga berharap, kondusifitas yang menjadi track record Jawa Barat ini harus terjaga dengan baik. Selama yang saya tahu penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat tergolong sangat prestatif, maka ini harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

“Salah satu kuncinya adalah kejelasan aturan dari KPU dan ketegasan dari Bawaslu,” katanya.

Selanjutnya Ridwan Kamil menyebutkan, ini adalah peta demokrasi yang mahal, jumlah pemilu terbanyak di dunia adalah di Indonesia. Karena selain ada sekitar 500 bupati, walikota, gubernur. Ada juga partai dan presiden, sekitar 80 ribu kepala desa di Indonesia juga menggunakan mekanisme Pemilu. Maka selain mahal, ini juga pasti akan melelahkan.

“Konsekuensi mahalnya demokrasi ini harus dijawab dengan kelancaran, tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Saya berdoa mudah-mudahan terpilih pemimpin-pemimpin berkualitas,” ujar Ridwan Kamil.(wins)