Pengamat Energi Dorong Gubernur Bali Secepatnya Realisasikan Kemandirian Energi

Denpasar, JARRAKPOS.com – Pengamat Energi dan Pengembang Ecohub Integrator, Agung Wirapramana mendukung desakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali yang mendorong Gubernur Bali untuk secepatnya merealisasikan kemandirian energi untuk Bali guna tercapainya Bali yang Go Clean dan Go Green. Demikian disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, MM. dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Persetujuan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 di Denpasar, Selasa (22/11/2022). Pada kesempatan itu, hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan Ketua DPRD Prov Bali I Nyoman Adi Wiryatama.

Pentingnya implementasi ekonomi hijau segera dilakukan karena berbagai pertemuan pemimpin dunia baik COP27, KTT ASEAN, KTT G20 menekankan pada antisipasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena, green economy merupakan suatu sistem ekonomi dengan tujuan meningkatkan kualitas manusia dan keadilan sosial sekaligus mereduksi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis sebagai strategi yang dapat diimplementasikan untuk green economy. Dengan harapan, adanya ekonomi hijau dapat pertumbuhan dan pendapatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan energi dan sumber daya. Pembangunan berkelanjutan meliputi prospek untuk kesejahteraan, partisipasi masyarakat, bekerja dengan cara berkelanjutan, ekonomi yang bijaksana dengan sumber daya, gaya hidup peduli alam dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada moralitas alam.

Hal ini sebetulnya sudah dirumuskan dalam konsep pembangunan Bali, hanya saja implementasinya memerlukan langkah strategis berjangka. Diperlukan suatu literasi yang tepat sebagai bentuk edukasi gaya hidup, sehingga mendorong pemahaman mengenai pentingnya implementasi green economy karena seringkali perbedaan pemahaman terjadi karena persepsi yang berbeda. Permasalahan lingkungan dan pengembangan infrastruktur pembangunan penunjang energi hijau seringkali menjadi perdebatan dan melupakan tujuan jangka panjangnya, pembangunan industri, infrastruktur, jalur transportasi, fasilitas umum dan sebagainya seringkali dianggap membawa dampak buruk sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keseimbangan lingkungan.

“Jangan sampai fokus pada dampak buruk dari permasalahan lingkungan akibat adanya aktivitas pembangunan infrastruktur energi hijau. Justru diawali dengan tindakan merusak lingkungan dan melanggar ketentuan hukum, sehingga tentunya memerlukan solusi dan strategi yang tepat untuk bisa mengimbangi pengembangan infrastruktur energi hijau dengan mempertahankan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya,” ujar Agung Wirapramana kepada awak media di Denpasar, Senin, (28/11/2022). Namun, langkah strategis harus dimulai dengan pemerataan literasi dan living infrastructure yang memadai dalam tingkatan cukup dan perlu, sisi implementasi gaya hidup ini yang perlu didukung dengan kebijakan, insentif dan kemudahan lainnya. Terlebih dahulu sehingga ekonomi hijau dapat bertumbuh dan berproses dan bertransisi secara seimbang sehingga kebutuhan infrastruktur lanjutan dapat dirumuskan dengan tepat. Prioritas juga harus dimulai sejalan dengan membangun ekosistem gaya hidupnya terlebih dahulu, karena gerakan ini memerlukan dukungan semua ekosistem.

Sedangkan, Gubernur Bali sudah menyampaikan pemanfaatan sumber daya untuk memberi value added bagi lingkungan dan ekonomi, penggunaan sumber daya lokal tentunya akan mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar ekosistem. Tahap ini sudah merupakan edukasi gaya hidup dalam mengurangi beban logistik dan transportasi, tahap lanjutan adalah mengembangkan moda transportasi hijau, dan begitupun selanjutnya disususn sebagai bentuk Roadmap yang bertumbuh secara transisional karena Konsep Green Economy didasari oleh keseimbangan ekosistem ekonomi dan ekologis, Jangan sampai pertimbangan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk Green Economy tidak menemukan sisi keseimbangan dari sisi Ekonomi, Ekologi dan Ekosistem. Mengenai soal cara, saya rasa kita hanya perlu memetakan permasalahan yang terjadi, masukkan pertimbangan yang berkaitan dengan aspek hukum, kepatuhan dan peruntukan, dan mengintegrasikan dengan aspek ekonomi dan ekologis secara berimbang.

Jadi jangan hanya fokus pada hanya salah satu persepsi saja, semuanya bisa ditinjau ulang dan dirumuskan kembali. Jangan sampai pengembangan infrastruktur terjadi terlalu dini tanpa dibarengi dengan edukasi, transisi energi dan percepatan pertumbuhannya. Dikatakan yang terpenting adalah bagaimana membangun ekosistem Green Economy yang sustainable terlebih dahulu, dalam pengertian ini, green energy adalah infrastruktur penunjangnya, pemetaan infrastruktur penunjang hafus dipetakan berdasarkan kondisi existing dan kesesuaian road map. “Permasalahan kita banyak dan kompleks, jadi lebih baik fokus pada integrasi permasalahan untuk menemukan keseimbangan dalam ekosistem yang sustainable,” imbuhnya. Green Energy adalah salah satu bentuk sustainabiity yang menjadi tujuan bersama, tetapi diperlukan sinergi dan kolaborasi serta inklusivitas untuk dapat membangun ekosistem yang saling menunjang, bukan berarti bahwa tidak mandiri, tetapi membangun suatu bentuk ekosistem ekonomi yang sustainable untuk dapat menjadikan Bali sebagai ekosistem pulau dengan kemandirian energi, Namun visi tentang Mandiri Energi ini yang harus disamakan persepsinya terlebih dahulu. aya/ksm