Peningkatan Jalan Sriwijaya Berbiaya Rp 1,1 M Tanpa Pengawasan

Tanjungbalai -Jarrakpos- Pengerjaan proyek peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Jumat (3/12/2021) tanpa pengawasan Dinas PUPR Tanjungbalai.

Proyek yang menelan dana Rp1.165.500.000, bersumber dari dana APBD Tanjungbalai TA2021 itu, tanpa pengawasan sejak dikerjakan, Rabu (1/12/2021). Warga khawatir tidak adanya pengawasan berdampak terhadap kualitas pekerjaan.
“Ini hari kedua dikerjakan, tapi tak ada terlihat oknum pengawas pekerjaan dari Dinas PUPR, hanya beberapa pekerja dan seorang pengawas dari rekanan saja.

Padahal dana yang digunakan bersumber dari anggaran APBD Tanjungbalai, dananya besar mencapai 1 miliar lebih. Kita khawatir tanpa pengawasan kualitas pekerjaan tak sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,”ujar Budi warga Jalan Sriwijaya kepada Jarrakpos.com, Jumat (3/12/2021) kecewa terhadap Dinas PUPR selaku pengelola anggaran kegiatan proyek peningkatan jalan itu.

Pantauan Jarrakpos.com, sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pekerja dengan menggunakan 2 unit alat berat memulai pelaksanaan proyek berbiaya Rp1,1 miliar lebih itu. Kedua unit alat berat tersebut untuk meratakan dan menyebar hamparan base corse di sepanjang badan jalan.

Proyek peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix di Jalan Sriwijaya itu menelan dana Rp1.165.500.000, bersumber dari dana APBD Tanjungbalai TA2021. Pengelola anggaran kegiatan Dinas PUPR Tanjungbalai. Pelaksana pekerjaan CV Cipta Sarana Mandiri. Volume fisik pekerjaan terdiri dari pekerjaan tanah, perkerasan berbutir dan perkerasan aspal.

Data tersebut sesuai yang tertera di plang proyek dengan surat perintah kerja Nomor : 050/2977-37/SPP/PJ-PUPR/APBD/2021, tanggal 24 September 2021.

“Perintah kerja tanggal 24 September lalu, tapi pengerjaannya dilaksanakan baru dua hari terakhir, artinya sudah 2 bulan perintah kerja diterbitkan, tapi rekanan mengerjakan awal Desember. Pertanyaannya kenapa baru sekarang dikerjakan dan kenapa tidak ada pengawasan saat pekerjaan berlangsung,”protes warga.

Warga berharap Dinas PUPR selaku pengelola anggaran kegiatan, melakukan pengawasan di lapangan demi mencegah terjadinya penyimpangan yang berdampak rendahnya kualitas pekerjaan proyek pemerintah itu.

Pembuat Berita

Usni Pili Panjaitan