Perluasan Bandara Ngurah Rai, Jadi Kebutuhan Jangka Pendek

Foto : Perluasan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menambah fasilitas apron.

Kuta, JARRAKPOS.com – Sekretaris Asosiasi Perjalanan Wisata (Asita) Bali yang juga President Director K.B.A Tour, Putu Winastra, S.Sos mendukung upaya Angkasa Pura I, Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menambah fasilitas apron menjawab kebutuhan kunjungan wisatawan dan delegasi saat pelaksanaan IMF-World Bank Pada Oktober 2018 mendatang. Diharapkan pihak Angkasa Pura I terus melakukan komunikasi, agar proyek yang akan dikerjakan tidak mendatangkan penolakan, sepanjang sudah sesuai aturan dan studi kelayakan. “Saya kira disini perlu ada kordinasi dan komunikasi yang bagus antara pemerintah, LSM ataupun dengan berbagai stakeholder. Saya melihat ketika kita berbicara untuk sebuah kemajuan dan kemudian untuk peningkatan kunjungan pariwisata ke Bali saya kira positif, makanya harus ada yang pertama terkait sosialisaai peruntukan,” paparnya di Badung, Minggu (1/3/2018).

Sepanjang Angkasa Pura I menjalankan proyek pengembangan luasan bandara dengan menguruk laut dan didukung kelayakan dari fisible study dan masyarakat mendapatkan kontribuai dari kebijakan itu akan dinilai sah-sah saja. Melihat secara konfrehensif dan jauh kedepan pengembangan bandara sangat diperlukan terlebih untuk menjawab kebutuhan didepan mata, guna menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan dan delegasi saat pelaksanaan IMF-World Bank Oktober 2018 mendatang. Sementara berbicara keseimbangan antara Bali Selatan dan Bali Utara juga perlu dipikirkan pengembangan Bandara di Buleleng. “Kita juga harus melihat secara komprehensif dan jauh kedepan, ketika kita bicara misalnya Bandara Buleleng disetujui kan tidak serta merta satu-dua tahun bisa selesai. Sedangkan event yang sekarang mau dilaksanakan di Bali sudah didepan mata, jauh hari sebelumnya harus kita prepare,” jelasnya.

Kembali terkait pengembangan di Bandara Ngurah Rai harus ada feasibility study, karena semua pembangunan harus didukung studi kekayakan dan mendapatkan persetujuan dari eksekutif dan legislatif mewakili suara masyarakat Bali. Berdasarkan kajian didukung perkembangan teknologi pengerjaan proyek tidak harus dipaksakan terealisasi. Seperti halnya rencana pengembangan Bandara Ngurah Rai hingga hampir mencapai 48 hektar yang pengerjaanya dilakukan usai pelaksanaan IMF-World Bank, sementara misalnya studi kelayakan mengizinkan membangun di daratan Bali Utara mengapa harus menguruk Laut dengan Cara mereklamasi. “Semua harus ada kajiannya, kita juga melihat kedepan ini dengan penambahan apron sekarang ini peningkatan wisatawannya signifikan atau tidak. Jadi tidak usah terburu-buru dan kita melihat permasalahan itu secara objektif untuk kemajuan Bali, jangan dibawa kesana-kesini hingga membuat masyarakat dibawah riuh padahal kenyataan tidak seperti itu,” harapnya. eja/ama
.