HUKUM
PHDI Pusat Tanggapi Polemik ISKCON/Hare Krishna
Denpasar, JARRAKPOS.com – Menanggapi berbagai penolakan dan tuntutan terhadap Hare Krisna, yang bergulir di Bali, PHDI Pusat segera akan melakukan rapat Pimpinan Sabha Pandita, Pimpinan Sabha Walaka, Pengurus Harian dengan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama, serta organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional. Hal itu diketahui dari adanya surat PHDI Pusat yang ditujukan kepada Gubernur Bali, ditembuskan ke Ketua DPRD Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Sekda Provinsi Bali.
Quisioner Dua Tahun Kepemimpinan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster Dan Cok Ace (Kbs-Ace)
Surat tertanggal 5 Agustus 2020 itu memohon kebijaksanaan Gubernur Bali, untuk menertibkan acara keagamaan Hare Krisna/ISKCON di Bali, sesuai dengan kesepakatan bersama tahun 2001, demi tetap terjaganya kerukunan dan kedamaian di Bali sebagai barometer Hindu di Indonesia. Langkah dan atensi Gubernur Bali untuk permasalahan ini benar-benar ditunggu.
12th-ik#27/3/2020
Munculnya penolakan terhadap Hare Krisna oleh beberapa organisasi Hindu, bergulir cukup kencang di Bali dengan berbagai tuntutan. Diantaranya, mendesak PHDI untuk membubarkan Hare Krisna, mengeluarkan Hare Krisna dari agama Hindu dan PHDI, mencabut pengayoman PHDI terhadap ISKCON/Hare Krisna, penarikan buku-buku pelajaran siswa SD yang memuat konten Hare Krisna dan tidak sesuai dengan tradisi budaya dan kearifan lokal di Bali. Pengayoman terhadap ISKCON/Hare Krisna, tertuang dalam surat PHDI Pusat tahun 2016, semasa Ketua Umumnya dijabat Sang Nyoman Suwisma. Adapun pijakannya, karena dalam AD/ART PHDI, ada kewajiban PHDI untuk mengayoman sampradaya, badan, organisasi, yayasan yang bernafaskan Hindu.
Bersambung…
