HUKUM
PHDI Pusat Tanggapi Polemik ISKCON/Hare Krishna
Menanggapi desakan tersebut, PHDI Bali telah membentuk Tim Komunikasi, Mediasi dan Advokasi untuk permasalahan sampradaya tersebut. Tim diketuai Dr. Gede Rudia Adiputra bergerak cepat, yakni mengundang pimpinan organisasi yang menolak Hare Krisna untuk menyerap aspirasi dan alasan-alasan penolakan mereka terhadap Hare Krisna, pada 22 Juli 2020. Di forum itu dijelaskan, PHDI Bali berinisiatif membentuk Tim dan menyerap aspirasi umat, walaupun bukan kewenangannya untuk mencabut pengayoman terhadap Hare Krisna/ISKCON. Selanjutnya, tanggal 30 Juli 2020, Tim Kerja PHDI Bali ini sudah melaporkan aspirasi-aspirasi tersebut ke PHDI Pusat, diterima langsung Ketua Umum dan Sekretaris Umum PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya dan Ketut Parwata.
1bl#ik-8/8/2020
Sementara permasalahan sudah menjadi atensi PHDI Pusat, berbagai komponen masyarakat Bali terus mendesak dan menuntut pencabutan pengayoman PHDI, pembubaran Hare Krisna, pelarangan melakukan kegiatan di Bali bahkan diminta melarang melakukan di wilayah Pura dan wewidangan desa adat, serta tempat dan fasilitas umum lainnya. Karena derasnya tuntutan dan ada temuan bahwa bhakta Hare Krisna melanggar Kesepakatan Bersama tahun 2001, diantaranya melakukan kegiatan keagamaan mereka di dalam ashram, tidak melakukan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, tanggal 1 Agustus 2020, PHDI Bali melayangkan surat lagi ke PHDI Pusat mengusulkan pencabutan pengayoman ISKCON/Hare Krisna, serta melarang Hare Krisna menggunakan Pura dan wewidangannya, fasilitas umum seperti lapangan, jalan, pantai dan fasilitas lainnya, untuk kegiatan spiritual keagamaan Hare Krisna.
