Pilkada Terkesan Dipaksakan, Gerindra Desak Tuntaskan Dulu Kasus Covid-19

Badung, JARRAKPOS.com – Ketua DPC Partai Gerindra Badung, I Wayan Disel Astawa menyebutkan proses Pilkada Badung yang dilaksanakan serentak bersama lima kabupaten/kota lainnya se-Bali terkesan sangat dipaksakan. Apalagi rencana proses kampanye virtual KPU dinilai akan tidak tepat sasaran, karena banyak warga badung yang belum terjamah kampanye secara online. Kesan dipaksakan tersebut, juga disentil Anggota DPRD Bali itu bercermin dari pelaksanaan Pilkada serentak yang rencananya akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di tengah meningkatnya kasus baru pandemi Covid-19.

12th-ik#27/3/2020

Ditegaskan Bendesa Adat Desa Ungasan ini, pada dasarnya warga Indonesia belum siap menghadapi pilkada virtual ataupun digital. Pasalnya, masih banyak warga yang masih hidup di pedesaan tidak menikmati jaringan internet. lagipula kondisi Indonesia masih sebagai negara berkembang, sehingga berbeda dengan halnya sistem negara maju. “Kalau kita ingin menyampaikan program yang jelas harus ada tatap muka, jadi secara umum masyarakat kita di Bali bahkan Indonesia belum siap menghadapi Pilkada dengan sistem virtual,” ucapnya saat ditemui di DTW Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Senin (22/6/2020).

Di sisi lain menurut Disel, jika kampanye Pilkada memakai sistem virtual masyarakat tidak bisa menilai mutu dan kualititas figurnya, baik itu calon yang baru maupun incumbent. Bahkan sistem tersebut dituding akan lebih menguntungkan pihak incumbent di saat penerapan kampanye online, sehingga dinilai pengkondisian Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 sangat dipaksakan. “Para elite politik dan penyelenggara sangat semangat ingin melaksanakan Pilkada pada tahun 2020. Tetapi kalau kita bandingkan dengan penyelesaian permasalahan Covid-19, ketika masyarakat membutuhkan Sembako pemerintah malah tak berdaya. Malahan masyarakat terus dihimbau untuk diam di rumah. Kan aneh ini, untuk Pilkada sangat semangat, ada apa ini? Apakah hanya untuk mempertahankan kekuasaan,” setilnya.

1bl-bn#1/4/2020

Disel yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali ini, menyebutkan jumlah positif Covid-19 di Bali terus meningkat, sehingga, mengajak pemerintah untuk mengutamakan persiapan new normal dengan regulasi, daripada terus mementingkan pembahasan Pilkada serentak 2020. Sebab kondisi masyarakat Bali rata-rata sudah tidak berkerja lagi. Regulasi yang dimaksud adalah bagaimana caranya menumbuhkan kembali perekonomian di Bali di tengah new normal, dan pemerintah juga harus mempunyai strategi untuk penguatan perekonomian di tingkat dosmetik. “Di negara lain yang terdampak Covid-19 sudah menciptakan terobosan perekonomian. Sementara kita kok malah berbicara urusan pergantian pejabat, yaitu Pilkada. Kasihan masyarakat kita yang rata-rata pekerja sekarang dirumahkan. Belum lagi para pengusaha hotel yang tidak lagi beroperasi, seharusnya regulasi ekonomi dulu yang diurus,” tandasnya.

Lanjutnya, penuntasan pandemi Covid-19 yang masih belum jelas, menurutnya akan lebih baik Pilkada serentak diundur dan direncanakan kembali pada tahun 2021. Sebab kondisi Indonesia, termasuk Bali yang masih terkena musibah Covid-19 dengan lebih baik lagi mengkaji ulang menyelenggarakan Pilkada serentak. “Saya yakin tingkat masyarakat untuk memilih nanti di Pilkada 2020 pasti akan berkurang, sebab mereka kecewa. Jadinya niat mereka datang ke TPS jadi males memilih lebih baik masyarakat mengutamakan urusan perut meraka dulu. Di sinilah calon incumbent sekarang yang kuat untuk menggerakan dan menjalankan strateginya,” pungkasnya. eja/ama