PKB Ditiadakan, Sri Darma: Ratusan Miliar Anggaran Bisa Dialihkan untuk Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Denpasar, JARRAKPOS.com – Keputusan Gubernur Bali, Wayan Koster untuk meniadakan atau membatalkan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-42 tahun 2020 diapresiasi banyak kalangan. Namun diharapkan anggaran yang begitu besar atau sekitar ratusan miliar untuk hajatan tahunan tersebut bisa dialihkan untuk memperhatikan kondisi masyarakat Bali ditengah wabah Covid-19.

12th-ik#27/3/2020

“Dalam kondisi ini semua aktifitas tidak menguntungkan. Aktivitas pariwisata dan seluruh aktivitas bisnis hancur lebur. Tidak bisa diprediksi, otomatis kalau PKB dijalankan siapa yang mau. Wajar dibatalkan dan menjadi langkah benar memutus penyebaran Covid-19,” ujar Pengamat Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Prof Gede Sri Darma, Selasa (31/3/2020).

Sri Dharma menegaskan, jika harus dipaksakan pelaksanaannya, maka akan menjadi dilema antara menggeliatkan ekonomi masyarakat dengan upaya pelestarian seni dengan mempertaruhkan kondisi kesehatan masyarakat. Maka sangat tepat memprioritaskan nyawa masyarakat ketimbang memilih dari aspek menggeliatkan ekononi Bali untuk saat ini.

1bl-ik#15/3/2020

“Utamakan nyawa daripada bisnis, karena bisnis bisa di genjot setelah Covid-19 berakhir. Daripada dipaksakan penderitaan rakyat akan semakin tinggi. Sekaligus momentum bagi masyarakat untuk meninggalkan aspek bisnis meninggalkan cara-cara konvensional menuju bisnis berbasis digital,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah, Prof Sri Darma juga berharap agar kebijakan yang diambil tidak saja pada upaya pembatalan tanpa memperhatikan nasib masyarakat secara lebih luas. Bagaimanapun kegiatan PKB banyak melibatkan aspek bisnis selain upaya pelestarian adat istiadat dan kesenian masyarakat Bali. Adanya dana yang besar dalam pelaksanaan PKB sekiranya bisa dialihkan untuk membantu masyarakat.

1bl-ik#20/3/2020

Pemerintah Provinsi Bali juga diminta melakukan manajemen yang baik untuk menanggulangi Covid-19. Adanya kemungkinan Lockdown harus benar-benar disikapi, mengingat akan terjadi kemungkinan karantina wilayah yang akan semakin diperluas. Disadari pegawai pemerintahan atau pengusaha dan masyarakat menengah lainnya bisa bekerja dari rumah (work from home), namun hal berbeda terjadi dengan masyarakat yang masih menggantungkan mata pencahariannya di luar rumah.

Menurutnya sekarang saatnya pemerintan memberikan jaminan penghidupan kepada masyarakat secara luas agar upaya penanggulangan Covid-19 benar-benar bisa dilakukan optimal. Pemerintah juga diharapkan bisa menggerakkan para pengusaha atau masyarakat untuk saling membantu melalui Banjar Adat maupun Desa Adat.

1bl-ik#19/3/2020

“Jadi pemerintah menurut saya masih abu-abu, disuruh mereka kerja tapi mereka yang punya uang disuruh diam di rumah. Yang punya uang enak-enak saja work from home, gak adil menurut saya. Yang kaya tenang yang miskin semakin menderita,” tandasnya. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Wayan Adnyana terkait tindak lanjut peniadaan penyelenggaraan PKB ke-42. eja/ama