NEWS
Politikus PDIP : Jokowi Tak Ada Keharusan Libatkan KPK Susun Kabinet

Jakarta, JARRAKPOS.com – KPK merasa tidak dilibatkan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun kabinet periode 2019-2024. Anggota DPR F-PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan tak ada keharusan Jokowi mengikutsertakan KPK dalam menentukan menteri-menteri karena itu hak prerogatif presiden. “Tidak ada keharusan,” tegas Hendrawan saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2019). Hendrawan berbicara soal tafsir sejumlah pihak terhadap salah satu pasal di UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Bn-10/9/2019
Beberapa orang disebut menganggap KPK juga bertugas memberi masukan ke lembaga lain. “Dulu, dalam UU 30/2002 tentang KPK, pada Pasal 6 ayat e, tugas KPK adalah ‘melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara’. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai tugas KPK untuk memberi masukan kepada lembaga-lembaga lain, bahkan menjadi salah satu atribut sebagai lembaga dengan ‘kewenangan tertinggi’. (super-body),” ucap Hendrawan.
Baca juga : KPK Tak Dilibatkan Susun Kabinet Kerja Jilid II
“Setelah muncul Putusan MK Nomor 36/2017, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Jadi dia bukan lembaga ‘di atas semua lembaga negara’.
Bersambung….