Profisiat PPK Proyek Dana Pokir Dinas PKO Sikka, Berani Putuskan Kontrak

Oleh Marianus Gaharpung, Dosen FH Ubaya Surabaya

OPINI|Jarrakpos.com|Gonjang ganjing proyek dana pokir beberapa hari belakangan ini cukup menarik perhatian publik Nian Tana Sikka. Banyak sekali tanggapan miris terhadap proses eksekusi dana pokir oleh kontraktor. Ada mensinyalir bahwa kontraktor yang kerja sejatinya tidak ada badan usahanya (PT, CV), ada juga mengatakan sebenarnya yang kerja oknum anggota dewan tetapi pakai “tangannya” orang lain, ada pula yang mengatakan campurtangan oknum dewan sangat luar biasa, dinas hanya manut saja, PPK hanya “boneka”, justru yang menentukan kontraktor adalah oknum anggota dewan. Oknum kontraktor adalah team suksesnya oknum anggota dewan dan masih banyak komentar berseliweran di media sosial.

Fakta hukum proyek dana pokir sejatinya ada masalah hukum kontraktor yang ketiban “rejeki” dapat 6 dan 7 paket proyek dana pokir yang sejatinya melanggar ketentuan norma bahwa proyek- proyek tersebut maksimal 5 paket proyek saja yang boleh dikerjakan para kontraktor.

Oleh karena itu, atas desakan publik dan media, maka akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berani mengambil sikap tegas dengan mencabut atau memutuskan kontrak dengan penyedia/kontraktor yang mendapat 6 dan 7 paket. Kelebihan 3 paket akan dilakukan proses penunjukan langsung (PL) ulang dengan para kontraktor sesuai peraturan. Dari aspek jangka waktu pengerjaannya masih ada, apalagi dana proyek pokir kecil dengan beban pekerjaan yang sejatinya tidak sulit- sulit amat.

Dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 2013 disebut bahwa setiap keputusan atau tindakan faktual pejabat atau badan tata usaha negara adalah sah dan mengikat, maka harus memenuhi tiga aspek yakni aspek wewenang pejabat atau badan yang membuat keputusan/ tindakan faktual, aspek substansi, keputusan pejabat wajib sesuai peraturan serta aspek prosedur. Tahap- tahap yang dilakukan harus sesuai ketentuan
Dari fakta hukum dimana kontraktor mendapat “rejeki” 6 dan 7 paket pekerjaan proyek dana pokir jelas melanggar aspek substansi dan prosedur. Sehingga tindakan faktual PPK dengan berani mencabut atau memutus kontrak dengan kontraktor tersebut adalah sangat tepat dan benar. Sebab, dalam hukum administrasi berlaku asas contrarius actus yakni pejabat yang mengeluarkan keputusan atau tindakan faktual, maka pejabat itu yang wajib mencabut/ membatalkan. Atau dengan bahasa prokem “engkau yang memulai maka engkaulah yang mengakhirinya”.

Profisiat PPK, sikap tegasmu menyelamatkan dirimu. Hal positif ini menjadi contoh bagi PPK lainnya. Ingat, niat baik terkadang sulit karena berbagai titipan kepentingan di dalam proyek dana pokir. Maka dari itu, hati-hati dan jalankan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan.