Rahasia Dapur Kabinet Presiden Jokowi, Dibongkar Pramono

JAKARTA(jarrakpos.com) – SekretarisKabinet(Seskab)Pramono Anung membeberkan rahasia dapur kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pramono mengungkapkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden Jokowi punya dua orang sekretaris, yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab). Mensesneg memimpin Kementerian Sekretariat Negara sedangkan Seskab memimpin Sekretariat Kabinet (Setkab).
“Presiden itu punya dua sekretaris. Presiden sebagai kepala negara berhubungan dengan lembaga-lembaga tinggi negara, dengan DPR, dengan DPD, dengan itu heavy-nya lebih di Pak Pratik (Mensesneg). Tapi, Presiden sebagai kepala pemerintahan, itu heavy-nya di tempat saya,” ujar Pramono Anung dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Sabtu (5/2).

Pramono mengatakan, salah satu fungsi utama Setkab adalah mengelola penyelenggaraan Sidang Kabinet, termasuk Rapat Terbatas, yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan pada kabinet pemerintahan di Indonesia. “Semua keputusan (diambil) di Sidang Kabinet. Termasuk mulai dari urusan vaksin, urusan evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), itu semuanya oleh Presiden diputuskan dalam Sidang Kabinet,” ujarnya.
Dia menambahkan, dalam Sidang Kabinet para menteri akan memaparkan usulan kebijakan untuk kemudian diputuskan oleh Presiden.
“Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi Rp14 ribu, itu tentunya usulannya dari menterinya, dan menterinya kemudian menyampaikan di dalam Sidang Kabinet, dalam Ratas (Rapat Terbatas),” ungkapnya.
Dia juga menerangkan lebih rinci mengenai proses pengambilan keputusan di Sidang Kabinet. Kata dia, secara berkala pihaknya akan mengusulkan materi Sidang Kabinet kepada Presiden.
Topik pembahasan yang sudah disetujui Presiden kemudian akan diagendakan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet.
“Presiden sudah setuju misalnya minggu ini satu, dua, tiga, empat, lima (topik) yang dirapatkan, itu kemudian langsung kita persiapkan. Setelah itu Presiden akan memberikan arahan di dalam Rapat Terbatas itu,” imbuhnya.
Dia menegaskan, pihaknya berperan sebagai ketua kelas dalam kabinet pemerintahan. Dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet, Seskab menentukan para menteri yang dapat menyampaikan paparan beserta alokasi waktu paparannya berdasarkan prioritas substansinya.
“Kalau topiknya menarik, itu yang daftar (untuk presentasi) bisa puluhan. Padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya 4-5 orang. Itu harus kita pilih. Kita harus tahu menteri mana yang substansinya lebih dibutuhkan oleh Presiden, based on priority,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pelaksanaan Sidang Kabinet sebagai forum pengambilan keputusan berlangsung sangat efektif. Dalam waktu yang sangat singkat, para menteri harus dapat memaparkan substansi yang ingin disampaikan. Dia memberikan contoh, untuk satu Rapat Terbatas secara keseluruhan dialokasikan waktu satu jam.
“Jadi satu Ratas itu kita alokasikan waktu satu jam. Presiden (Jokowi) adalah presiden yang enggak seneng basa-basi. Enggak senang menterinya ngomong terlalu lama, yang penting adalah substansinya apa dan apa yang harus beliau putuskan,” tuturnya.

Dia menegaskan, sebagai ketua kelas pihaknya juga dituntut disiplin dalam menerapkan aturan bagi para anggota kabinet. Salah satunya, para menteri harus menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar setiap bulannya.
“Kita harus ada waktunya tegas tapi harus ada waktunya juga ada toleransi. Jadi untuk Sidang Kabinet Paripurna biasanya mau siapa saja (yang izin tidak hadir) pasti enggak (dikasih). Kalau untuk Rapat Terbatas bagi menteri yang akan presentasi dia tetap harus ada tetapi yang bukan yang menjadi main topic-nya, oke diizinkan,” katanya.
Dia juga mengungkapkan bahwa Sekretariat Kabinet harus selalu siap untuk menyelenggarakan Sidang Kabinet kapan dan di mana saja. Tak jarang Presiden Jokowi juga meminta diagendakan Sidang Kabinet di saat melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah di tanah air.
“Yang harus disiapkan banyak, keputusan-keputusan, risalah rapat, putusannya Presiden, dan enggak boleh salah karena itu yang paling penting. Dan alhamdulillah, sampai hari ini relatif enggak pernah salah,” tegasnya.(gus)