Rangka Baja Atap Balai Budaya Ambruk, Ketua DPRD Badung Tuding Konstruksi Bangunan Tak Sesuai Perencanaan

[socialpoll id=”2522805″]

Badung, JARRAKPOS.com – Peristiwa ambruknya rangka baja atap Balai Budaya Kabupaten Badung yang terjadi Rabu (12/12/2018), menyusul peristiwa sebelumnya yakni jebolnya plafon Gedung Badung Command Center, Rabu (7/11/2018) mengundang keprihatinan semua pihak. Bahkan Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Putu Parwata menuding musibah ini kemungkinan disebabkan karena konstruksi bangunan tidak sesuai dengan perencanaan. “Karena ini sudah lebih dari satu kali. Ya mengalami katakanlah kontruksi yang lemah maka diharapkan semua pengawas melakukan pengawasan secara ketat,” paparnya, Minggu (16/12/2018).

Putu Parwata lebih lanjut mengatakan, peristiwa yang terjadi hanya berpaut satu bulan dan disinyalir mengalami gangguan teknis kontruksi. Terlebih peristiwa kedua yakni ambruknya rangka baja Balai Budaya Badung yang dalam penggunaaanya kedepan akan menampung banyak orang. Semestinya pengerjaan proyek dengan dana besar ini harus dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Baik terkait material maupun kekuatan kontruksinya. Ia memastikan konsultani proyek sudah menyiapkan gambar sesuai perencanaan serta struktur bangunan sesuai ketentuan arsitektur yang diperlukan. “Karena gedung ini adalah gedung budaya yang akan menampung bayak orang, jadi jangan bermain-main. Jadi kontruksinya itu harus betul-betul sesuai dengan spek,” ujar Parwata.

Baca juga :

Diawasi Super Ketat, Satpol PP Akan Proses Hukum Penambang Galian C Karangasem

Parwata meragukan realisasi di lapangan tidak sesuai perencanaan sehingga musibah terjadi. Ia meminta konsultan dan pengawas lebih ketat lagi dalam pelaksanaan proyek. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Badung ia mengatakan sangat penting ikut melakukan pengecekan lapangan untuk ikut melihat penyebab terjadinya musibah. “Ini pasti ada penyebabnya, karena tidak mungkin dia roboh atau jatuh. Apakah gambarnya sudah sesuai, apakah spek teknisnya sudah sesuai atau apakah pengawasannya atau pelaksanaannya sudah sesuai dengan hasil perencanaannya ini akan kita cek kembali,” ucap politisi PDI P asal Dalung ini.

Para kontraktor yang terlibat dalam dua proyek tersebut diharapkan bertanggung jawab atas musibah yang terjadi dan memberikan penjelasan apakah pengerjaan proyek sudah sesuai kontrak yang disepakati. Ditanya apakah ada fee kontraktor kepada oknum anggota dewan, Parwata mengaku belum tahu. “Sampai saat ini kami belum mendengar hal itu dan kami belum tahu. Tapi yang jelas kami dengan fungsi pengawasan, kami akan awasi dengan ketat apa yang sudah disepakati oleh kontraktor dengan Pemda,” bebernya. Seraya mengatakan belum tau pasti saat ditanya apakah peristiwa ini ada kaitannya dengan dugaan terjadinya defisit anggaran. “Kalau soal anggaran silahkan bicarakan langsung dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kami secara teknis belum tau nah karena ini ketua TAPD ekpesio itu sekda,” tutupnya. Sayangnya pihak kontraktor belum bisa dikonfirmasi terkait tudingan tersebut. eja/ama