Rapimnas Kadin di Bali Naikan Okupansi Hingga 20 Persen Gerakan Ekonomi Bali Diakhir Tahun 2021

Badung, JARRAKPOS.com – Adanya Rapimnas 2021 di Bali yang digelar di BNDCC, Nusa Dua, Bali ini berlangsung pada 3-4 Desember 2021 diikuti oleh seluruh anggotanya, ternyata membawa berkah untuk Bali. Hal tersebut dibuktikan dengan diikuti oleh 720 peserta yang mengikuti pembukaan, ditambah peserta yang mengikuti 1240 orang lebih, belum lagi panitia yang dilibatkan seluruh totalnya mencapai 2300 orang yang mengikuti acara Rapimnas Kadin, imbasnya kurang lebih 7000 kamar hotel dibooking oleh peserta Kadin selama acara berlangsung.

Ketua Kadin Bali I Made Ariandi mengakui acara Rapimnas yang dihadiri seluruh perwakilan Kadin Daerah dari 34 Provinsi dan asosiasi yang tergabung dalam Kadin Indonesia. Untuk berkonsolidasi, menyamakan visi-misi dan program-program dari 4 pilar utama dalam membantu pemerintah mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi ini. Membawa efek domino untuk Bali dalam pemulihan ekonomi ditengah pandemi, bahkan okupansinya mencapai 20 persen.

“Rapimnas Kadin di Bali diharapkan bisa membuat sektor pariwisata bangkit. Jadi melalui Rapimnas ini ada efek domino ekonomi, membangkitkan juga konsumsi, ekonomi bergerak,” jelasnya Minggu (5/12/2021).

Ariandi menjelaskan, dalam Rapimnas yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo membahas Road Map To Indonesia 2045 dengan menguatkan tiga program utama, yakni mendukung percepatan investasi seperti spirit Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, membangun ekonomi daerah dan menciptakan kewirausahaan, serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui vokasi.

“Sesuai arahan Ketua Umum (Ketum) KADIN Indonesia Arsjad Rasjid untuk melakukan spirit dari UU Cipta Kerja. Mempercepat dan permudah investasi, ada lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Lalu kuatkan ekonomi daerah, kebijakannya jangan disamakan, tapi lihat potensi daerahnya. Ingat, ekonomi daerah kuat, ekonomi nasional akan kokoh,” ucapnya.

Selain itu juga ada penguatan ekonomi Indonesia, yakni UMKM melalui penguatan kewirausahaan dan SDM. Bahwa UMKM harus naik kelas, dari informal menjadi formal, sehingga bisa mengakses permodalan untuk menjadi lebih besar. “KADIN Indonesia mendorong program Ekonomi Kerakyatan yang mengedepankan kerja sama, kolaborasi menciptakan wirausaha sosial, peduli terhadap ekonomi negara, bangsa dan masyarakat. Itulah Ekonomi Pancasila yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungaksnya. tra/JP