Reaksi Jokowi Dipertanyakan, BATARA Jangan Hanya Jadi “Isapan Jempol”

Ket foto : Ketua BPW LSM JARRAK Bali I Made Rai Sukarya.

[socialpoll id=”2481371″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Harapan pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan terus menggema melalui rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BATARA). Pembangunan mega proyek ini jangan hanya jadi “isapan jempol”, karena dinilai sebagai solusi terbaik untuk menyeimbangkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Bali yang sudah cukup lama diharapkan bisa terwujud. Karena itu, reaksi Presiden Jokowi dipertanyakan oleh LSM BPW JARRAK Bali terkait Program Nawa Cita, semestinya harus benar-benar dijalankan di Bali agar ketimpangan pembangunan tidak terjadi dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pembangunan Bandara di Buleleng terus kita dorong, BATARA harus kita wujudkan dan dimiliki rakyat Bali dan tidak ada alasan penolakan. Terlebih kita tahu otoritas Bandara Ngurah Rai tidak banyak berkontribisi langsung bagi masyarakat Bali. Sudah saatnya kita gotong-royong membangun Bandara di Bali Utara,” tegas Ketua BPW LSM JARRAK Bali I Made Rai Sukarya di Denpasar, Rabu (6/6/2018).

Dikatakan, kondisi bangsa saat ini pembangunan BATARA melalui konsep konsorsium berbasis gotong-royong sudah selayaknya segera diwujudkan agar Bali mampu menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Konsep ini juga mengajak semua potensi di Bali untuk ikut terlibat, baik dalam konteks finansial maupun spiritual. Komponen masyarakat Bali melalui kekuatan bersama harus berfikir jauh kedepan dengan memajukan ekonomi Bali. Agen-agen pembangunan melalui SDM potensial yang dimiliki akan mampu mewujudkan asas keadilan dan pemerataan, merancang satu kesatuan dalam membangun Bali. Masyarakat Bali juga diharapkan jangan terlena dengan proyek perluasan Bandara Ngurah Rai yang dipersiapkan untuk IMF-World Bank bulan Oktober mendatang, karena harus dipandang sebagai pembangunan untuk kepentingan jangka pendek. Sementara untuk persiapan peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali melalui ketersediaan Bandara Bali Selatan dan Bandara Bali Utara mutlak sebagai salah satu instrumen penting yang harus dimiliki Bali, bila ingin meningkatkan daya saing di era globalisasi saat ini dan dimasa mendatang.

Ketua LSM anti korupsi ini juga mengingatkan agar masyarakat Bali jangan lemah menyikapi arah pembangunan serta berfikir rasional mewujudkan master plan pembangunan Bali yang berkelanjutan dengan mempertahankan jati diri serta kearifan lokal masyarakatnya. Keinginan masyarakat Bali membangun BATARA telah tercantum dalam Perpres No.2 tahun 2015 sehingga perlu dikawal agar program tersebut berjalan lancar disisa periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Harapan ini sudah tentu hadir atas dasar untuk segera mengakhiri dan mengentaskan kemiskinan di Bali Utara. Merealisasikan rencana pembangunan Bandara Bali Utara, pemerintah juga diharapkan tidak hanya menjadi regulator namun mampu membaca perencanaan dan menjadi investor dari sisi bisnis. Badan usaha daerah bisa dikedepankan dalam pembangunan bekerjasama dengan berbagai pihak sehingga terbangun konsersium sebagai kekuatan besar yang memiliki target dan bisa mengakomodir kepentingan Bali secara utuh. “Pemerintah di Bali sudah sangat tepat dalam memikirkan keseimbangan pembangunan di Bali. Semua potensi lokal yang dimiliki harus dikedepankan untuk mewujudkan BATARA. Kalau bersatu kita akan kuat, karena kita memiliki banyak potensi yang bisa digerakkan,” jelas Pengusaha distributor besi baja ini.

Rencana terbangunnya konsorsium pembangun bandara yang didukung Desa Adat Kubutambahan, Perusda Bali, BUMN dan dukungan pendanaan dari bank besar lainnya sudah menjadi dasar kuat Bali berdikari di kaki sendiri ditengah dukungan penuh dari pemerintah pusat. Terlebih dukungan penuh juga datang dari PHDI Bali untuk segera membangun Bandara Bali Utara yang dinilai sebagai jaminan bahwa pembangunan akan berjalan lancar dan didukung penuh krama Bali dan umat Hindu sepanjang tidak merusak alam dan berlandaskan pada komitmen membangun pariwisata Bali yang berkelanjutan berdasarkan konsep Tri Hita Karana. Pimpinan Jarrak Media Grup ini juga menegaskan sudah saatnya rencana pembangunan bandara memasuki tahap pengerjaan karena masyarakat Bali sudah lelah membahas rencana pembangunan dalam tatanan teori yang sudah menjadi keniscayaan untuk diwujudkan. Perlu diketahui dari sisi sejarah Singaraja adalah Ibu Kota Provinsi Bali sejak Belanda menguasai Bali Utara pada 1846. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21/1950, Singaraja kemudian menjadi ibu kota Kepulauan Sunda Kecil dan ibu kota Bali sampai 1958. Atas kepentingan geopolitik, pusat administrasi dipindah ke Denpasar yang saat ini menjadi bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Melihat pertumbuhan Bali Selatan yang pesat kini baru disadari pertumbuhan jangka panjang tidak dibarengi persiapan matang dalam sektor infrasruktur sehingga mulai terlihat kepadatan baik transportasi darat maupun dari ketersediaan kapasitas Bandara yang seharusnya mampu mengakomodir seluruh peningkatan kebutuhan penerbangan menuju Bali saat ini dan dimasa mendatang. Kondisi inilah yang harus segera direspon pemerintah bila ingin wisatawan lebih lama tinggal di Bali dibarengi dengan kuantitas kunjungan wisatawan. Dengan demikian rencana membangun Bandara di Bali Utara bisa disiapkan dengan baik menjawab datangnya kapal-kapal besar dan kuantitas penerbangan yang diproyeksikan akan semakin tinggi untuk kebutuhan di masa mendatang. “Bandara Bali Utara harus bisa disiapkan karena prediksi kapal-kapal besar akan semakin banyak datang ke Bali, sementara di Bandara Ngurah Rai sudah tidak memungkinkan memperpanjang runway. Kalau itu dipaksakan akan banyak hal kemudian yang dilanggar baik dari aspek yuridis dan geografis. Ini harus menjadi pemahaman bagi seluruh masyarakat Bali pentingnya membangun Bandara baru sebelum pertumbuhan penduduk dan lahan semakin sulit untuk diaiapkan,” jelasnya. eja/ama