Rektor UIN Syahada Buka Bicara: Tidak Ada Kerjasama Dengan Universitas Katolik Atmajaya Soal Survey PPM PTAR

Tapsel, (JarrakPos)- Bicara Legal atau tidak perlakuan Universitas Katolik Atmajaya menggandeng nama Universitas Islam Negeri Syahada Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan Survey dan Kajian terhadap program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang emas Martabe Batangtoru yang dikelola oleh PTAR.

Kini telah mendapat penjelasan langsung dari Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, melalui wawancara singkat via selular, selaku pucuk pimpinan di kampus salahsatu universitas negeri ini menjelaskan bahwa, kerjasama tersebut tanpa sepengetahuannya dan tanpa menggunakan dokumen resmi dari UIN Syahada Padangsidimpuan.

“Mekanismenya, jika ada kerjasama menyangkut survey dan kajian sedemikian rupa, yang mengeluarkan surat rekomendasi itu Wakil Rektor 3 atau LP2M.

Sementara saya selaku rektor tidak ada menandatangani kerjasama tersebut”, jelas Rektor.

Untuk hal tersebut saya sudah meminta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Syahada, Dr. Arbanurrasyd, MA untuk mencari tahu informasi tersebut dan saya berterimakasih atas informasi yang saudara Mahmud sampaikan.

Selain Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, ternyata ketua LP2M UIN Syahada Padangsidimpuan, Arbanurrasyd juga tidak mengetahui kerjasama tersebut.

Menanggapi keikutsertaan UIN Syahada Padangsidimpuan dalam proyek Kajian Pembangunan Masyarakat tanpa sepengetahuan Ketua Litbang perguruan tinggi dan Rektor .

Irwan Saleh mantan Pembantu Rektor 1 UIN Syahada menjelaskan seluruh kegiatan atas nama UIN semuanya mesti sepengetahuan Pimpinan sebab sebagai lembaga perguruan tinggi semua tanggungjawab ada pada Rektor / Pimpinan. Termasuk soal penelitian mestinya diketahui Rektor dan berada pada koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

“Artinya bila mengatasnamakan UIN mesti sepengetahuan Rektor agar dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi”, tukas Irwan Saleh.

H. Mahmud Lubis, sebagai Anggota DPRD Tapsel, sekaligus memiliki hubungan emosional dengan UIN Syahada yakni Alumni UIN Syahada yang pada masa kemarin bernama STAIN dan sebagai bahagian dari keluarga besar UIN Syahada mengingat istri Mahmud Lubis merupakan dosen di UIN Syahada.

Menyebutkan, pencatutan ini sangat merendahkan integritas nama UIN Syahada Padangsidimpuan sebagai satu-satunya lembaga perguruan tinggi negeri di kota ini.

“Sebagai alumni dan keluarga besar UIN Syahada Padangsidimpuan sangat menyesalkan perbuatan ini dan berharap jangan ada kesalahan yang kedua kalinya.

Mahmud Lubis berharap, Survey dan Kajian yang dilakukan Unika Atmajaya ini jangan sempat diragukan oleh masyarakat atas kesalahan yang sudah terjadi, karena dalam dokumen administrasi saja Unika Atmajaya sudah melakukan kesalahan dengan mencatut nama dari UIN Syahada Padangsidimpuan.

Jika secara kebetulan ada memakai tenaga ahli atau tim Enumerator dari alumni maupun dosen dari UIN Syahada Padangsidimpuan, sebaiknya dalam dokumen kerjasama tersebut bertuliskan alumni maupun dosen, bukan memakai nama besar UIN Syahada Padangsidimpuan.

Nah, karena sudah terlanjur melakukan kesalahan, ada baiknya adik-adik dari alumni UIN Syahada Padangsidimpuan dan saudara Zilfaroni,S.Sos.I, M.A dengan jabatan sebagai Asisten Manajer Proyek dalam kajian ini agar tidak melakukan kesalahan kedua.

Tetaplah menjaga nama besar UIN Syahada Padangsidimpuan dengan tetap independen tanpa terpengaruh dari siapapun. “Jangan terpengaruh oleh PT. Agincourt Resources meski proyek ini didanai oleh mereka.

Karena dana survey itu merupakan bahagian dari dana CSR yang nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.

Menurut Mahmud, jika Unika Atmajaya dan teman-teman dari USU dan UIN Padangsidimpuan menjaga kredibel dan integritas kampusnya masing-masing, saya yakin survey mereka itu tak jauh beda dengan survey yang saya lakukan dan akan diperoleh banyak kegagalan dan kecurangan data. *(Ali Imran)