Sesuai Asas Keadilan dan Kemanusiaan, Uji Materi PP 99/2012 Dikabulkan MA

JAKARTA – Polemik tentang PP No 99 Tahun 2012 yang melarang remisi bagi narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme kini memasuki babak baru. Hari ini, Kamis (28/10) Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan mengabulkan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap PP 99/2012 tersebut. Gugatan yang terregister 28 P/HUM/2021 tiu tercatat diajukan oleh pemohon bernama Subowo kepada termohon Presiden RI.

Diketahui, Subowo dkk sebagai pemohon adalah mantan kepala desa (kades) yang merasa keberatan atas sejumlah pasal dalam PP 99/2012. Subowo lalu menggugat PP tersebut karena dianggap mengebiri hak-hak warga binaan, terutama dirinya yang terpaksa mendekam di penjara akibat maladinistrasi dan divonis korupsi.

Remisi kepada narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme memang menjadi polemik beberapa bulan terakhir. Perdebatan tentang ini memuncak pasca sebelumnya Mahakamah Konstitusi (MK) menyatakan  semua narapidana berhak mendapatkan remisi. Putusan MK tersebut mengacu pada filosofi UU Pemasyarakatan yang bukan atas dasar penjeraan dan pembalasan.

Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia, Asip Irama, menganggap putusan MA mengabulkan gugatan atas PP 99/2012 adalah angin segar. Dirinya menilai, PP tersebut bertentangan dengan perundangan dan tidak mencerminkan spectrum hak asasi manusia (HAM).

“Dalam prinsipnya, setiap narapidana memang memiliki hak hukum termasuk untuk mendapatkan remisi. Hal tersebut diatur sangat jelas dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Karena itu, putusan MK sudah tepat menguji dan memutus bahwa narapidana korupsi, narkoba dan terorisme juga berhak mendapatkan remisi” ungkap Asip.

Selain itu menurut Asip, di samping pemenuhan hak terhadap narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme putusan MA tersebut juga akan mengurangi masalah over capacity di lapas yang selama ini menjadi persoalan bersama.

“Saya juga berharap putusan MA ini, menjadi jalan baru bagi kebuntuan persoalan over kapasitas di lapas yang selama ini tidak mampu diselesaikan, saya yakin putusan ini akan memebrikan solusi” ujarnya.

Meski begitu, kata Asip, MK hanya berwenang mengadili dan tidak punya wewenang untuk mencabut PP 99/2012. Karena itu, mengabulkan judicial review PP tersebut oleh MA yang diputus hari ini harus kita apresiasi. Pasalnya, lanjut Asip, PP tersebut selain bertentangan dengan UU, secara normatif memang bermasalah.

“Dikabulkannya uji materi atas PP 99/2012 oleh MA tentu makin melengkapi prosedur konstitusional untuk menunjukkan bahwa PP itu bermasalah. Sejak awal, PP tersebut memang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) yang juga menjadi landasan filosofis dalam UU Pemasyarakatan,” ujar dia.

Bagaimanapun, lanjut dia, pembinaan di lembaga pemasyarakatan bukan sama sekali didasari pada asas balas dendam. Paradigma pemidanaan hari ini mesti mempertimbangan unsur perbaikan, rehabilitasi, dan integrasi pelaku. Karena itu, sangat absah jika narapidana tak kecuali narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme berhak mendapatkan remisi.

“Saya berharap, putusan MA tersebut diapresiasi dan dihormati oleh semua kalangan demi keteraturan dan kepastian dalam hukum. Polemik soal remisi mungkin memang debatable, tetapi putusan MA sifatnya mengikat sehingga semua warga negara mesti tunduk demi memnuhi unsur keadilan yang berkemanusiaan,” tutup Asip.