Roadshow 4 Pilar Kebangsaan, Wakil Rakyat “Sejuta Traktor” Sambangi Desa Tengkudak

[socialpoll id=”2522805″]

“Perkuat Krama Adat Pahami Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”

Tabanan, JARRAKPOS.com – Roadshow Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si selaku Anggota MPR RI untuk menggelar 4 Pilar Kebangsaan terus berlanjut. Setelah di Desa Sudimara, Tabanan, kali ini Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyambangi Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Tabanan, didampingi Ketua DPRD Bali N. Adi Wiryatama bersama pengurus DPC PDIP Tabanan, Dewi Tresnawati yang juga Caleg DPRD Tabanan beserta sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Tabanan, yang disambut antusias oleh prebekel dan bendesa adat yang dihadiri para kelian adat dan dinas, ratusan krama adat beserta ibu PKK dan anggota STT se-Desa Pakraman Tengkudak, Penebel, Rabu (28/11/2018).

Pada kesempatan itu, Dewi Tresnawati selaku petugas partai di Tabanan mengucapkan terimakasih atas kehadiran wakil rakyat “sejuta traktor” ini, karena selalu konsisten hadir ditengah masyarakat, termasuk di Desa Pakraman Tengkudak. Dikatakan setiap diundang apapun kegiatan masyarakat pasti datang, seperti saat Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan saat itu yang direspon positif oleh krama adat. “Pak Made Urip itu sangat sering sekali datang setiap diundang apapun kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat. Apalagi sosialisasi seperti ini, kita sangat sambut baik untuk memberikan pemahaman 4 Pilar Kebangsaan kepada masyarakat, khususnya bagi krama adat bersama anak-anak STT di Desa Tengkudak,” ungkapnya.

Baca juga :

Wakil Rakyat “Sejuta Traktor” Gaungkan Sosialisasi 4 Pilar Desa Sudimara, Ajak “Tomas” dan Krama Adat Jaga Keutuhan Berbangsa dan Bernegara

Selaku Wakil Rakyat yang juga menjabat Anggota MPR, Made Urip menegaskan keberadaan krama adat di Bali yang melembaga sangat perlu diberikan pemahaman 4 Pilar Kebangsaan. Ditegaskan, jangan sampai sosialisasi semacam ini tidak sampai kepada masyarakat adat, selain para generasi muda yang selama ini terus digenjot. “Sebagai krama adat di desa termasuk para generasi muda, baik pelajar maupun mahasiswa dan yang sudah lulus pun, juga perlu kembali diberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang disebut 4 Pilar Kebangsaan,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI empat periode ini.

Dijelaskan terkait Pancasila itu sebagai ideologi negara. Sementara UUD 45 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara. Jika 4 Pilar Kebangsaan ini tidak dijaga dengan baik, maka negara akan mengalami goncangan sehingga perlu dipamahi dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi sekarang negara mulai mengalami tantangan baik dari intenal maupun eksternal. “Kondisi sekarang negara sudah dihadapkan kedua tantangan itu. Di internal bisa menghadapi rongrongan pemerintah, penegakan hukum yang kurang konsisten atau pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat,” tegas Anggota Bangar (Badan Anggaran) MPR RI itu.

Baca juga :

Diundang Rayakan HUT ke-23 STT Yowana Eka Murti, Wakil Rakyat “Sejuta Traktor” Tanamkan Generasi Milenial 4 Pilar Kebangsaan

Dipertegas kembali, tantangan lainnya karena faktor ekternal bisa dari gempuran pengaruh dari luar. Seperti godaan di desa adat yang mengalami tantangan saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara mengalami tantangan seperti itu karena berada ditempat yang sangat strategis. Oleh karena itu harus ada penataan di pulau terluar, karena berpengaruh terhadap kedaulatan perbatasan negara termasuk sumber daya laut harus dijaga jangan sampai terjadi pencurian ikan. “Hampir Rp300 triliun hasil laut kita dicuri negara lain. Jadinya banyak kapal yang ditenggelamkan, karena ketahuan mencuri ikan di wilayah kita. Inilah perlunya pemahaman 4 Pilar Kebangsaan yang menjadi amat penting,” terangnya.

 

Terkait UUD 45 yang sudah beberapa kali diamandemen sehingga terjadi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya pemilihan langsung presiden, gubernur termasuk bupati di daerah. Selain itu juga dibentuk lembaga negara baru seperti KPK untuk memberantas korupsi yang tidak ada saat jaman Orde Baru. “Itulah yang mesti kita pahami. Karena itu, semua elemen masyarakat termasuk krama adat di Bali akan terus diberikan pemahaman 4 Pilar Kebangsaan ini,” tutupnya. aka/ama