Saat Kondisi Covid-19, Dewa Sudarsana: Ada Uang Abang Disayang, Tak Ada Uang Abang Melayang

Denpasar, JARRAKPOS.com – Para pelaku usaha, terutama pengusaha pariwisata di Bali mulai merasakan dampak pukulan berat di sektor ekonomi, akibat wabah virus Covid-19 atau Corona. Selain karena belum jelas sampai kapan akan berakhir, kebijakan pemerintah untuk memberi stimulus kepada para pengusaha ternyata tidak semanis yang dijanjikan pemerintah. Seperti selain dihadapkan kepaada kesulitan membayar hutang di bank dan mengikuti restrukturisasi kredit, para pengusaha pariwisata di Bali, nyatanya juga sudah kelimpungan membayar tagihan dari PLN yang diancam pemutusan sambungan listrik.

1th-Ik#29/4/2020

Salah satu pelaku dan pengusaha pariwisata asal Bali, I Dewa Putu Sudarsana, juga senada menuding kebijakan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha seperti hanya angin lalu. Di samping persyaratannya sangat sulit dipenuhi, kebijakannya selama ini juga dirasakan sangat berbelit-belit. Karena itu, saat kondisi Covid-19 ini, dikatakan sangat pas dengan peribahasa, ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. *Karena pemerintah banyak kebijakan, tapi implementasi sangat sulit dan berbelit-belit,” ungkap Dewa Sudarsana saat dihubungi di Denpasar, Selasa (12/5/2020).

Ia meminta agar pengusaha diberikan kelonggaran untuk mempertahankan kelangsungan usahanya selama pandemi Covid-19, baik berupa kredit, maupun keringan membayar tagihan listrik yang sudah tidak bisa memberikan hasil usaha apapun. Karena kondisi saat ini sudah di luar kemampuan membayar, namun justru tetap membuat pengusaha kesulitan. Mestinya kelonggaran harus sepenuhnya dirasakan pengusaha karena memiliki banyak tanggungan tenaga kerja. “Padahal untuk menekan kemiskinan kuncinya di pengusaha. Baik pengusaha kecil maupun besar yang mempekerjakan orang-orang secara kontinyu terus menerus, untuk kelangsungan hubungan antar karyawan dan pengusaha,” sentilnya.

3bl-ik#4/2/2020

Pemerintah juga diharapkan benar-benar memberi menstimulus yang bisa membantu pengusaha pariwisata di Bali. Ketimbang sekarang banyak yang dirumahkan dan terancam PHK. “Jika pengusaha yang menjadi prioritas, maka tidak ada PHK dan lain-lain. Pemerintah harus memastikan kebijakan prioritas berpihak pada pengusaha menjamin tidak ada PHK dalam kurun waktu Covid-19. Tapi jika listrik nunggak sudah diputus, sama saja pemerintah kita mau enaknya saja,” tandasnya seraya menyebutkan di saat Bali mendatangkan Rp150 triliun pemerintah tidak punya jaring sosial untuk pengusaha pariwisata. “Ini sepertinya Bali dan stakeholder tidak lebih dari sapi perahan pemerintah pusat,” tutupnya. aka/ama