DAERAH
Segera Dibangun, Gubernur Koster Tinjau Penlok Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali

Denpasar, JARRAKPOS.com – Keseriusan Gubernur Bali, Wayan Koster untuk memperhatikan desa adat ditunjukan bukan saja dengan mengeluarkan Perda No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Namun juga telah merancang OPD khusus setingkat eselon II yang akan mengurusi desa adat, yakni Dinas Pemajuan Desa Adat. Karena itu dalam waktu dekat Gubernur juga akan membangun kantor untuk Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Terbukti saat didampingi Kadis Pekerjaan Umum dan Kadis Perhubungan, Gubernur Koster meninjau penunjukan lokasi untuk pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang terletak di jln. Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, Kamis (15/8/2019).

1Mg#Bn-9/8/2019
Lokasi yang dipilih adalah lahan milik Pemprov Bali dimana bangunan sebelumnya pernah digunakan sebagai kantor Bawaslu Provinsi Bali itu akan dibongkar. Selanjutnya dibangun gedung 3 lantai untuk Kantor Bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Majelis Kebudayaan Provinsi Bali, sedangkan Parisada sudah memiliki Kantor sendiri yang terletak di Jalan Ratna, Denpasar. “Dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali berisi Bidang Prioritas Pembangunan Adat, Agama, Tradisi Seni dan Budaya, serta sesuai Perda No.4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali diperlukan Majelis Desa Adat yang berperan untuk melalukan pembinaan Desa Adat. Oleh karena itu harus memiliki kantor yang bagus dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya.
Baca juga : Gubernur Koster Buka Pameran Pembangunan 2019
Gubernur Koster juga menambahkan bahwa Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali akan dilaksanakan tahun ini dengan memakai dana CSR. “Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali akan dilaksanakan tahun ini dengan memakai dana CSR dari Badan Usaha Milik Negara Pusat dan Daerah, tidak menggunakan anggaran APBD,” tandasnya. CSR perusahaan yang disasar, diantaranya perbankan, mulai dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan sebagainya. Bank Pembangunan Daerah Bali sudah bersedia mengalokasikan anggaran CSR untuk pembangunan kantor tersebut.

1Bl#Ik-9/8/2019
Sementara itu Gubernur juga akan mengundang BUMN lain untuk membantu pembangunan tersebut agar bisa selesai pada tahun 2020. Sementara itu, pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Kota se Bali akan dimulai tahun 2020. ter/day/ama
You must be logged in to post a comment Login