Sejalan dengan Pidato Politik AHY, Neng Evi Siap Buat Perubahan untuk Rakyat

DENPASAR, jarrakpos.com | Pidato Politik Kebangsaan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi nasional secara live (langsung) pada Jumat malam 14 Juli 2023, menarik perhatian Neng Evi Syamsiah.

Tokoh wanita Bali penggiat sosial yang berencana maju ke Senayan melalui Partai Demokrat, tertarik dengan wacana perubahan yang disampaikan AHY dalam pidato politiknya.

“Berdasarkan surve saat ini harga kebutuhan pokok di masyarakat masih tergolong tinggi. Karena itu kita sependapat untuk melakukan perubahan, terutama bagaimana menurunkan harga kebutuhan pokok sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Evi, Minggu (16/7/2023).

Dari surve itu menurut Evi sangat jelas, keinginan masyarakat agar dilakukan perubahan. Sehingga beban bisa dikurangi. Karena itu, dari pidato Politik AHY, para kader Partai Demokrat diminta tanggap dan berupaya keras melakukan upaya perubahan pada sektor ini.

“Ini akan menjadi skala prioritas saya nantinya jika masyarakat Bali merestui. Bagaimana menekan harga kebutuhan pokok sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat,” ujar istri mantan anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana.

Neng Evi mengatakan isu tersebut memang dirasakan oleh kaum ibu-ibu atau masyarakat yang pergi ke pasar. Barang-barang mahal, sementara uang sulit dicari. Ada 34,1% rakyat menginginkan harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau.

Kemudian lanjut Evi, isu kedua yang menjadi sorotan masyarakat adalah berkaitan dengan susahnya mencari pekerjaan, dimana masyarakat terutama mereka yang baru tamat sekolah, dan baru menjadi sarjana benar-benar merasakan kesulitan mencari pekerjaan.

“Ini juga akan menjadi perhatian saya ketika saya terpilih. Saya tentunya akan mencarikan solusi untuk permasalahan ini,” imbuh Evi.

Isu selanjutnya yang menjadi sorotan masyarakat adalah harga jual dari hasil produk pertanian yang dirasa kurang stabil. Oleh karena itu masyarakat berharap agar bisa dilakukan perubahan ke depan sehingga harga-harga panen padi dan seterusnya bisa stabil sehingga bisa meningkatkan penghasilan daripada pertanian.

Berikutnya terkait isu hutang Indonesia yang jumlahnya memang sangat fantastis. Mayoritas rakyat Indonesia mengharapkan hutang ini segera dilunasi, dimana jika dihitung bunganya saja pertahun menyentuh angka hampir Rp.400 triliun per tahun.

“Jadi Ketua Umum kami AHY sudah mencoba menghitung. Dari besaran APBN setiap tahun kalau memang digunakan untuk membayar hutang, Rp.400 triliun ini yang bunga saja, angkanya sangat tinggi,” tutur Evi.

“Ke depan, pemberdayaan UMKM harus maksimal, sehingga lebih dirasakan oleh masyarakat manfaatnya,” ujar Evi.

Di sisi lain pertumbuhan ekonomi di rezim sekarang juga cenderung stagnan, jauh dari apa yang dijanjikan. Menurut Evi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, tepatnya setelah hampir 9 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia, tidak pernah meroket seperti yang dijanjikan di atas 7 persen sampai 8 persen. Namun saat ini justru ada di kisaran angka 5 persen. Ini juga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat rendah.

Dari sisi program-program yang sudah berjalan hari ini secara keseluruhan, 70% rakyat Indonesia ingin perubahan, termasuk yang sekarang dirasakan oleh masyarakat.

“Jangankan mencari kerja mencari sekolah saja sulit, sementara pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk bersekolah. Ini juga menjadi catatan saya untuk dilakukan perubahan sistem,” tegasnya.

Selain itu juga ada isu yang berkaitan dengan kenaikan gaji pegawai negeri sipil PNS, TNI, dan Polri, yang mana selama 9 tahun Pemerintahan Jokowi baru hanya dua kali ada kenaikan gaji dengan angka persentase di akumulasi kisaran 11%.

“Jadi angka kenaikan gaji yang memang tidak signifikan dengan inflasi. Kenaikan barang-barang ketika 9 tahun beberapa kali naik, sementara gaji hanya naiknya dua kali dengan persentase rendah. Tentu tidak terjangkau, tidak mencukupi,” sebutnya.

Oleh karena itu Evi Syamsiah berharap ke depan isu ini bisa diperhatikan sehingga para pegawai PNS bisa bekerja secara maksimum, dan angka korupsi juga bisa dikurangi.(ded)