Silpa Kab. Tapsel Rp. 344 Milyar, Salahkah Sahrul Pasaribu karena Tidak Membimbing Anaknya?

Tapsel, (JarrakPos)- Menyikapi kebijakan kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan Dolly Pasaribu yang menyisihkan cacat keyakinan bagi publik tentang terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp. 344 Milyar.
Lantas Salah kah Sahrul Pasaribu yang merupakan adik kandung dari ayahnya Bupati Tapsel Dolly Pasaribu karena tidak Membimbing anak abangnya agar serapan anggaran tidak dibawah 90%?
Pada Dialoog Terbuka dalam rangka Pers Nasional tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Natama Hotel Padangsidimpuan , Senin (06/01), JarrakPos menyelipkan pertanyaan yang lari dari thema Dialog dimaksud.
Pertanyaan tersebut sempat ditolak oleh Sahrul Pasaribu karena tidak enak membanding-bandingkan antara kepimpinan dia sebagai Bupati Tapsel terdahulu dengan kepimpinan Dolly Pasaribu sebagai Bupati Tapsel sekarang.
Namun atas desakan wartawan meski thema berbeda, masih ada kaitannya dengan tugas dan fungsi pokok pers menyikapi perkembangan pemerintahan yang secara kebetulan Sahrul Pasaribu menjabat sebagai Bupati Tapsel selama 2 periode dan juga memiliki hubungan emosional dengan Bupati Tapsel sekarang Dolly Pasaribu.
Di awal kepeminpinan Dolly Pasaribu, Sahrul Pasaribu belum serta meninggalkan Tapsel, beliau tampak masih memberikan bimbingannya kepada Dolly Pasaribu sebagai bupati dengan latar belakang milenial (usia muda).
“Ini kalian jangan bandingkan antara kepeminpinan saya dengan yang sekarang” jelas Sahrul Pasaribu.

Lantas Sahrul mengatakan memang terkadang kita perlu membandingkan diri dengan orang lain , tanpa ada perbandingan , maka kita tidak tahu apakah kita maju atau mundur.

Menurutnya, membandingkan ada itu 2 hal : membandingkan tempat dan membandingkan keberhasilan kita dibandingkan dengan hari kemarin.

Memang di zaman saya meminpin Tapsel, tidak ada daya serap anggaran di bawah 90% selama 6 , 7 tahun, saya tidak tahu bagaimana keadaan sekarang? Namun ketika saya lihat dari media digital terjadi daya serap yang begitu anjlok yakni sekian persen, jadi kenapa terjadi sekarang seperti itu, Tanya Sahrul.

Nah menjawab pertanyaan wartawan tentang kewajibannya untuk membimbing Anaknya, Sahrul Pasaribu menceritakan, “dalam kurun waktu 4 bulan atau 6 bulan bolehlah saya damping untuk seterusnya nggaklah, saya juga nggak digaji sebagai seorang guru kok”.

Sedangkan penyebab terjadinya serapan anggaran hingga menyisahkan Silpa yang cukup besar tersebut, Sahrul mengatakan Bisa saja penyebabnya komukasi eksekutip dengan DPRD tidak seperti dulu , semua itu kuncinya komunikasi timbal balik .

Pasti kita tidak bisa memuaskan semua orang, yang normal-normal saja, tapi kalau sudah diusulkan yah dikomunikasikanlah.

Menurut Sahrul Pasaribu, di saat beliau pertama kali meminpin Tapsel, APBD masih berkisaran Rp. 500 milyar dan itupun defisit dan namun setelah dibenahi , angka APBD Tapsel di akhir kepeminpinannya naik fantastis menjadi Rp. 1,450 Triliun, dan angka tersebut masih disekitaran itu-itu saja sampai sekarang.

Soal Kapasitas Fiscal mulai dari 2018 itu sudah sangat baik, Pada 2019 ditargetkan Pendapatan Daerah Rp. 1,490 Triliun pada saat itu cuma tercapai Rp. 1,470 Triliun .

Dan pada kondisi Covid di tahun 2020 yang masih di tangan saya, Pendapatan ditarget Rp. 1,511 Triliun saat itu terjadi pemangkasan anggaran Refocusing dimana anggaran Tapsel dipotong sebesar Rp. 210 Milyar .

Termasuklah adanya penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat di seluruh Indonesia yang ditunda dan dikembalikan secara angsur pada tahun 2021 dan 2022 yang saat itu dinikmati oleh Tapsel sekarang .

Menurutnya, untuk menaikkan Pendapatan Daerah harus dipicu oleh kenaikan PAD Murni . PAD Murni merupakan Pajak-pajak yang dipungut daerah .

Kalau hanya DBH Pusat , tidakpun kita bekerja ,secara sistim akan otomatis masuk ke daerah. Demikian dengan DBH Provinsi , meskipun terjadi pergantian bupati sekali sebulan pendapatan tersebut sudah otomatis tetap masuk ke daerah karena sistim yang berbicara.

Kemudian ada Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni pendapatan yang berasal dari BUMD, termasuklah itu saham di Bank Sumut , siapapun orangnya kalau itu RUPS Bank Sumut karena pendakatan saham , maka Tapsel juga mendapat 50 milyar per tahun .

Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan lainnya yakni pengelolaan saham Tambang Emas Agincourt Resources antara pemerintah Provinsi dengan daerah dengan komposisi 70% : 30% yang dikelola oleh PT. ANA yang merupakan milik bersama Pemprovsu dengan Pemkab Tapsel.

Oleh Tambang Emas diberikanlah Devindent itu melalui PT. ANA, dan PT. ANA menyalurkan sebagian 40% ke daerah secara langsung sebagian lagi disalurkan ke TSM (Tapanuli Selatan Membangun) dan dari TSM masuk lagi ke daerah sebagai PAD.

Jadi pendapatan itu besok siapapun peminpinnya itu akan masuk secara otomatis karena system. Maka secara umum pajak daerah atau retirbusi daerah berapa kenaikannya selama anda disini itu yang terpenting.

Kemarin kita juga mendapatkan pajak restoran karena kita mengikat kerjasama dengan Tambang dengan pihak ketiga dan itupun mampu mencapai Rp. 3 Milyar .

Dari pencapaian tersebut banyak yang datang belajar kepada kami saat itu bertanya kok bisa PAD Tapsel seperti itu .

Di 2017 , saya melakukan pendekatan dengan gebrakan Tambang Emas Batangtoru masuk ke sistim PLN setelah daya listrik di Sumut mencukupi suplai Daya se Sumut. Tambang Emas Batangtoru yang tadinya menggunakan Generator Set (Genset) untuk menggerakkan semua mesin dalam rangka peleburan emas nya, maka saya meminta agar Tambang Emas masuk menggunakan listrik PLN.

Disana saya lihat terdapat 2 keuntungan , pada saat dia menggunakan Genset 32 Mega Watt itu namanya PPJU Non PLN, itu hanya dapat Rp. 32 milyar kok

Setelah masuk ke sistim PLN maka bertambah menjadi Rp. 600 Milyar dari PPJU PLN, dan karena sistim ini akan berjalan seterusnya meski kepeminpinan di Tapsel berganti.

Saat ini daya PLN yang masuk ke Tambang ada sebanyak 30, 8 Mega Watt lebih besar dari daya listrik yang dibutuhkan kota Padangsidimpuan ini .

Meski saya sudah selesai, paling tidak saya berharap pendapatan daerah itu bisa bertahan dan atau malah bertambahlah , meski genarasi inlah yang bisa meneruskannya.

Terkdang memang tidak semua orang mau dikritik, Akhirnya saya meminta kepada rekan pers, boleh mengkritik tapi niatnya yang harus baik, silahkan DPRD melakukan haknya baik itu hak Angket, Hak Interplase silahkan , tapi niatnya harus baik. *(Ali Imran).