Sindir Din Syamsuddin, Ngabalin Bilang Tak Usah Suruh-Suruh Presiden Pecat Moeldoko

Jakarta, JARRAKPOS.com – Sikap nyinyir Din Syamsuddin yang menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memecat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, mendapat serangan balik cukup pedas dari ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin.

Dengan gaya khasnya, Ngabalin pun menyindir dan mengingatkan Din Syamsuddin agar tidak ikut campur soal kebijakan Presiden Jokowi.

“Soal urusan nanti mau diangkat diberhentikan, itu bukan urusan kita, itu urusan prrsiden, nggak usah terlibat-terlibat, itu bukan urusan kalian,” tandas Ngabalin mengkritik sikap nyinyir Din Syamsuddin seperti dilansir Sumbarraya.com, Senin (8/3/2021) dan dikutip media ini Selasa (9/3/2021) petang.

Ngabalin kembali mengingatkan Din Syamsuddin dan pihak-pihak yang sering bersikap nyinyir kepada Moeldoko dan Jokowi bahwa keikutsertaan Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat itu urusan pribadi. kata Ngabalin, setiap orang berhak menentukan sikap politiknya.

“Itu (urusan) pribadi, kan yang diangkat Moeldoko bukan kepala kantor staf presiden, masa sih dia punya latar belakang militer sama seperti AHY, kemudian dia bermetamorfosis dengan dunia politik masuk sana masuk sini, siapa sih yang urus, ya dia orang dong,” tandas Ngabalin dengan nada sindir.

Masih menurut laporan Sumbarraya.com, Ngabalin menekankan urusan setiap orang untuk bersikap itu diatur dalam UU dan Din Syamsuddin jangan terlalu mengurusi hal-hal yang bersifat hak pribadi.

“Ada tiga hal, tolong dikabarkan ke Pak Din, kita sadar bahwa UUD 1945 memberikan jaminan atas hak setiap individu dalam berpendapat, bersikap, dan menentukan hak politiknya kenapa harus pertanyaan itu muncul. Coba libat UU turunannya No 9 tahun 98 tata cara orang dalam bersikap mengemukakan pendapat. Apakah urusan yang terkait dengan orang datang menanyakan, meminta Pak Moeldoko, beraudiens, kemudian berencana KLB, kemudian meminta Pak Moeldoko menjadi ketum. Apakah itu bukan hak pribadi beliau?” tandas Ngabalin.

“Jadi saya kira baca duli deh UU yang banyak, baca dan pahami nggak usah grasak grusuk komentar-komentar yang bisa menyesatkan orang banyak, urus saja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu, atau kalau nggak bantu sana Demokrat supaya menyelesaikan urusan internalnya, nggak usah suruh-suruh presiden pecat-pecat orang,” sindir Ngabalinlagi.

Sebelumnya, Din Syamsuddin mempertanyakan apakah ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KLB Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tersebut. Moeldoko sebelumnya berkali-kali menyatakan jangan menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus KLB PD.

Jika Jokowi mengizinkan, menurut Din, patut ditelisik adanya intervensi pemerintah dalam kasus KLB PD. Namun, jika tidak, Din menyarankan Moeldoko dipecat.

“Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Morldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi,” ucapnya.

“Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP,” imbuh Din. frs/jmg/*