KAUR, Jarrakpos.com – Dugaan hilangnya brankas milik Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur pada tahun 2009 kembali memicu kehebohan publik. Lebih dari satu dekade berselang, kasus ini belum juga terungkap kejelasannya. Kini, sorotan publik mengarah pada siapa yang bertanggung jawab saat itu, termasuk Ketua DPRD masa 2009 yang dinilai harus memberi penjelasan kepada masyarakat.

Brankas yang hilang tersebut disebut-sebut menyimpan dokumen penting menyangkut administrasi dan keuangan legislatif daerah. Absennya keterangan resmi dari DPRD maupun instansi terkait selama ini menimbulkan dugaan adanya unsur kelalaian bahkan potensi kesengajaan yang ditutupi.

Tokoh Pemuda Bintuhan Rico mempertanyakan mengapa kasus ini tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

“Pertanyaannya sederhana, ke mana brankas itu? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ketua DPRD saat itu harus menjelaskan kepada publik. Ini menyangkut akuntabilitas dan integritas lembaga legislatif,”ujar Rico.

Ia juga menilai hilangnya brankas tak bisa dianggap remeh karena berpotensi berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, bila tidak ditindaklanjuti, kasus ini akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Sudah saatnya aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian turun tangan. Jangan sampai ada anggapan hukum tumpul ke atas. Masyarakat berhak tahu apa yang terjadi,” tambahnya.

Tak hanya mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), Ia juga mengajak Orgamisasi Kemasyarakatan (Ormas) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pers untuk mengawal kasus ini.

“Saya mendorong dibentuknya tim pencari fakta untuk mengaudit kasus hilangnya brankas DPRD Kabupaten Kaur tahun 2009,sehingga publik jangan bertanya-tanya,” tutupnya. (Raja)