NEWS
Sosialisasi IKP Tahun 2019, Bali Tujuh Besar Nasional
Badung, JARRAKPOS.com – Dewan Pers sosialisasikan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2019 mengalami peningkatan skor dari status agak bebas menjadi cukup bebas. Melibatkan 408 informan ahli sebagai responden di 34 provinsi, hasilnya skor IKP 2019 naik dari sebelumnya pada 2018 sebesar 69 menjadi 73,71. “Ada kenaikan karena sebelumnya agak bebas yaitu sebesar 69,” kata Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam sosialisasi IKP Tahun 2019 di Hotel Santika Siligita, Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (4/12/2019).
Mohammad Nuh berharap sosialisasi IKP tahun 2019 mampu memperluas ruang publik melalui kebebasan atau kemerdekaa pers. Sehingga produk jurnalistik bisa tumbuh dengan baik yang juga diimbangi upgrading dari sisi kompetensi wartawan dan updating dari sisi perluasan pengetahuan wartawan. Memberikan kontribusi bagi pembangunan atau dampak dari penulisan berita wartawan juga diharapkan tampil dengan banyak cara masuk dalam ranah publik. “Kawan-kawan jurnalis kompetensinya makin bagus agar produk jurnalistiknya meningkat. Kebebasan menyampaikan pendapat tapi memiliki implikasi kreatifiti untuk bangsa,” harapnya.
Baca juga : Jadi Media Pers Profesional, Dewan Pers Verifikasi Faktual JARRAKPOS.com
Kenaikan IKP terjadi di beberapa sub kategori, di antaranya lingkungan fisik dan politik yaitu naik 4.05 menjadi 75,16. Lingkungan ekonomi naik 4.57 menjadi 67,64 serta untuk lingkungan hukum naik paling tinggi sebesar 5.54 menjadi menjadi 72,62. Bahkan peningkatan IKP di Provinsi Bali terjadi sangat baik sehingga berada di rengking ketujuh secara nasional. Tahun 2018 IKP Bali sebesar 69.15 menjadi 77.37 atau terjadi kenaikan sebesar 8,22. Untuk skor kenaikan tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar 84,84 sementara terendah terjadi di Papua sebesar 66.56 namun tetap terjadi kenaikan sebesar 6,76 dari sebelumnya.
Sosialisasikan survei IKP tahun 2019 di Bali ini juga menghadirkan tiga pembicara yakni Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun yang menyampaikan hasil dan langkah strategis pelaksanaan rekomendasi IKP Nasional tahun 2019. Pembicara kedua Dir. Politik dan Komunikasi Bappenas Drs. Wariki Sutikno yang menyampaikan indeks kemerdekaan pers dalam mendukung kualitas demokrasi serta dari Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar yang memaparkan temuan IKP Provinsi Bali. Acara yang dimoderatori Ketua PWI Bali I G.M.B. Dwikora Putra ini, bahwa survei IKP merekomendasikan tiga hal yakni terkait independensi pers dari kelompok kuat, kesejahteraan karyawan pers dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan. eja/ama