Stimulus Kredit Tak Sesuai Harapan, Banuartha: Jangan Sampai Pengusaha Bangkrut

Denpasar, JARRAKPOS.com – Tetap dikejar karena utang bank, ancaman listrik diputus dan tagihan BPJS kini mulai menjerat penghusaha untuk gulung tikar. Pelaku dan Pengusaha Pariwisata Bali, Komang Takuaki Banuartha menilai, situasi yang kini terjadi karena kebijakan Presiden Jokowi tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh berbagai pihak sehingga dimasa pandemi Covid-19 saat ini pengusaha diposisikan bagaikan telur di ujung tanduk (pada situasi yang benar-benar sulit).

1bl-ik#15/5/2020

“Perlu adanya keringanan yang benar-benar menunjukkan keberpihakan. Kita pengusaha tidak ingin semua digratiskan, mengingat kitapun selama berusaha mendapatkan pengahasilan (keuntungan, red). Namun kondisi sekarang ini nol profit semua,” jelas Komang Banuartha saat ditemui di Sanur, Minggu (17/5/2020).

Pengusaha asal Gianyar ini mengatakan pemerintah pusat telah memberikan himbauan untuk melakukan stimulis-stimulus kepada seluruh pengusaha, tidak mengkhusus di sektor pariwisata saja. Namun kenyataannya ada salah satu tempat usaha yang aliran listriknya disegel karena tidak mampu membayar beban pemakaian listrik. Ini membuktikan bahwa stimulus dari pemerintah kepada dunia usaha belum sesuai harapan ditengah kondisi sulit karena pandemi Covid-19.

1bl-bn#1/4/2020

“Kemarin terjadi penyegelan listrik terhadap salah satu pelaku pariwisata di Bali. Artinya stimulus itu tidak berjalan dengan mulus kalau menurut saya. Mungkin biaya-biaya teman kita yang punya hotel sudah cukup tinggi. Hanya biaya beban saja sudah dirasa berat, belum biaya pemakaian. Itu cukup berat bagi mereka untuk membayar pada saat kondisi lagi nol (tidak beroperasi, red),” ungkap Komang Banuartha.

Selanjutnya dijelaskan, kesulitan keuangan beberapa dunia usaha juga terjadi untuk membayar premi tagihan dari BPJS. Kendati diantara mereka terpaksa merumahkan sebagain bahkan seluruh karyawannya namun tetap menanggung gaji kendati hanya setengah. Harapan agar PLN memberikan kebijakan bebas biaya beban listrik diluar biaya pemakaian, begitu juga untuk tagihan BPJS agar ada kebijakan yang meringankan. Pemerintah daerah juga diminta ikut memikirkan kondisi ini, karena bagaimanapun juga pengusaha inilah yang akan membantu pertumbuhan ekonomi daerah saat kondisi kembali membaik.

1th-bn#1/2/2020

“Pertama terkait restrukturisaai kedit, kalau bisa semua bank sama tidak membingungkan masyarakat dan ada kriteria tertentu yang dipenuhi kreditur. Karyawan di PHK atau dirumahkan, yang masih jadi beban itu listrik, selanjutnya tagihan BPJS yang harus tetap dibayarkan. Kedepan jangan sampai kondisi ini membuat banyak pengusaha kolep (Bangkrut, red). Saat mau merecovery sulit untuk memulihakan kembali karena banyak pengusaha gugur saat Covid. Penting dunia usaha ini tetap dijaga oleh pemerintah agar tetap kuat untuk diajak bersama-sama merecovery Bali,” tandasnya. eja/ama