Terkesan Keluar dari Komitmen Bangsa, Aksi Demo Tolak LNG Jelang G20 di Bali

Denpasar, JARRAKPOS.com – Komite Utama Analisis Investasi dan Advokasi Pasifik Group I Komang Gde Subudi yang juga CEO Pasifik Group Bali NTB NTT mengajak semua pihak menjaga citra Bali dalam menyukseskan KTT Group of Twenty (G20) pada November mendatang. Apalagi Bali sebagai tuan rumah KTT G20 yang mengusung tema “Recover Together Recover Stronger” diharapkan tercipta kondisi damai, aman dan tentram. Agenda besar merupakan kesempatan langka bagi tanah air, dimana Indonesia giliran memegang keketuaan atau Presidensi G20.

Presiden Joko Widodo sekaligus sebagai Presidensi G20 yang saat ini dipegang Indonesia diharapkan dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Ada tiga hal yang menjadi fokus Indonesia, yakni kesehatan, transformasi digital dan transisi energi. Untuk itu, Gde Subudi mengajak semua komponen bangsa bersatu dan kompak menyukseskan agenda besar tersebut. Komitmen itu patut dimiliki oleh setiap warga negara dalam berbangsa. Apalagi bulan ini Indonesia memasuki usia 77 tahun.

Diharapkan pada bulan perjuangan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 mengusung tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”, dapat menjadi momentum meningkatkan rasa cinta dan bela negara, khususnya dalam menyukseskan G20. Subudi mengingatkan, bila ada pihak-pihak yang mencoba -coba melawan agenda besar itu, duharapkan negara segera hadir. “Tegakkan kebenaran demi menjaga kebaikan dan nama bangsa dan negara yang kita cintai,” ujarnya.

Sekaligus mencegah adanya aksi-aksi yang membuat Bali sebagai wajah Indonesia terkesan tidak aman. Apalagi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Bahkan Ubud, Bali dari sebuah desa kini baru meraih peringkat ketiga dalam daftar 25 Kota Terbaik di Dunia 2022 (The 25 Best Cities in the World) versi majalah perjalanan asal Amerika Serikat, Travel + Leisure. Hal itu ditegaskan, karena belakangan ini di Bali ada aksi demo-demo, khususnya penolakan Tersus LNG di Sidakarya maupun bertebaran memasang spanduk, hal itu bisa timbulkan kesan Bali tidak kondusif.

Apabila dalam rencana pembangunan baru yang perlu dipertanyakan atau rencana yang belum diketahui, sebaiknya dilakukan komunikasi lebih elegan. “Kita harus fokus suskeskan G20,” tegas Subudi yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali di Denpasar, Jumat (5/8/2022). Dikhawatirkan, aksi demo itu bisa rugikan semua pihak dan rentan ditunggangi pihak ketiga. Bali yang sudah indah, bahkan dilakukan penataan sejumlah tempat dan daerah jelang puncak G20 sepatutnya didukung penuh.

Namun bila ada pemasangan spanduk dan baliho bersifat pencitraan bukan pada tempatnya dan tidak sesuai tata ruang, atau kontennya tidak mendukung G20, diharapkan bisa ditertibkan oleh aparat. “Baliho yang bertebaran bisa ditertibkan oleh aparat, jangan sampai Bali terkesan keluar dari berkomtiten bangsa untuk sukseskan G20,” imbuhnya. Kondusifitas itu, amat penting bagi Bali, Ditengah persaingan yang semakin kompetitif, ekonomi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata mengalami keterpurukan. Apalagi adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung selama 2,5 tahun.

Maka dari itu, Bali memang memerlukan inovasi baru dalam mensejahterakam masyarakat sekaligus mampu melestarikan alam, budaya dan tradisinya yang sudah dikenal dunia. Namun setiap pembangunan di Bali yang kecil dan indah itu, sayang kalau menimbulkan dampak lingkungan yang buruk. Subudi yang juga Ketua Umum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali pun mewanti-wanti agar setiap pembangunan tetap pro lingkungan. Termasuk mega proyek Bali Martime Tourism Hub (BMTH) sebagai salah satu proyek strategis negara (PSN) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo agar berkomitmen penuh melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Good Corporate Governance (GCG) untuk menciptakan kepercayaan stakeholder dan public terhadap perusahaan.

Subudi pun menyinggung soal Pembangunan Tersus LNG yang dirancang milik Pemprov Bali di daerah Sidakarya, Denpasar memang sangat diperlukan, agar Bali bisa mandiri energi dengan energi bersih atau clean and green. Sayangnya sejumlah oknum warga Desa Intaran dan Walhi Bali masih berkutat memprovokasi penolakan Tersus LNG dengan kedok kelestarian lingkungan. Padahal rencana pembangunan Tersus LNG di Sidakarya sudah menemukan titik terang, sebab berdasarkan rekomendasi Komisi III DPRD Provinsi Bali, beserta Gubernur Bali telah sepakat melanjutkan Tersus LNG tersebut dibangun di luar areal Mangrove.

Dengan melakukan kajian yang lebih mendalam, di mana nantinya hasil kajian tersebut yang akan memberikan penjelasan lebih detail. Dengan demikian, Subudi yang biasa dipanggil Jore Gde Agung Subudi dalam komunitasnya sebagai Penekun Spiritual mengajak masyarakat di Desa Adat Intaran dan penggiat Walhi Bali untuk bisa duduk bersama dengan Pemprov Bali. Sebab dengan duduk bersama sambil berdiskusi dipastikan bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin daripada turun melakukan demo.

Perlu diketahui, dalam Rapat Paripurna pihaknya sudah mendengar bahwa Gubernur Bali akan mengakomodir semua aspirasi sebelum memutuskan, dan tidak ada kata memberikan kewenangan disana. “Saya lihat ada sinergitas antara Gubernur Bali dengan Ketua DPRD Bali dalam menyelesaikan Tersus LNG Sidakarya dengan memberikan ruang agar mendapatkan masukan-masukan terbaik untuk Bali ke depannya,” paparnya. Ia pun juga mengajak masyarakat Desa Adat Intaran yang belum sepakat dengan Pemprov Bali terkait Tersus LNG di Sidakarya tidak perlu lagi melakukan aksi demo.

Sejatinya dalam menyelesaikan permasalahan tidak serta merta harus berdemo, karena cukup mengambil langkah dialog dengan mengundang atau mendatangi Ketua DPRD Bali dan Gubernur Bali. “Semakin sering berdialog pasti outputnya akan lebih baik. Kalau saya dengan stakeholder di Bali bersikap yang sama, kalau kita tidak bersama-sama menjaga siapa lagi yang akan menjaga Bali,” terangnya. Bahkan ketika Pelindo akan mengawali mega proyeknya, pihaknya bersama Gubernur Bali dan Ketua DPRD Bali telah melakukan penolakan untuk menghentikan reklamasi dan terjadilah dialog.

Sehingga hasilnya, tempat melasti didapatkan dan ketika reklamasi terjadi RTRW-nya akan masuk RTRW Bali. “Disinilah edukasi perlu diberikan, jangan serta merta hanya mendengarkan komentar A, B dan C kurangi berasumsi. Mari kita berdiskusi dengan pimpinan kita sebagai orang tua,” beber WKU Kadin Bali Bidang Lingkungan tersebut, sekaligus melihat Tersus LNG milik Pemprov Bali ke depannya sangat diperlukan, sebab Bali yang merupakan suatu kepulauan yang berbasis pariwisata diperlukan pemikiran yang konkrit. Sebab ketika tidak diputuskan sekarang, maka ke depannya pusat yang akan menentukan Bali.

“Inilah perlunya diskusi menyampaikan informasi atau paling tidaknya mengundang para pemimpin Bali untuk menyelesaikan permasalahan untuk kepentingan Bali. Sekali lagi saya mengajak aktivis lingkungan dan masyarakat yang terdampak ajak mereka (Gubernur dan Ketua DPRD Bali, red) untuk mencegah terjadinya simpang siur yang kebenarannya juga belum tentu bisa dijamin,” pungkas Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ) ini. aya/ama/ksm