Ternyata Bantuan Desa Pakraman Rp500 Juta Hanya Cari Popularitas, Ini Kata Ketua DPRD Bali

Foto : Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.

[socialpoll id=”2499781″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Setelah Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyebut janji memberikan bantuan Rp500 juta kepada Desa Pekraman yang dilontarkan Paslon Mantra-Kerta sangat tidak realistis, kini giliran Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menuding janji tersebut hanya untuk mencari popularitas. Pemegang ‘palu’ di Dewan Bali ini meminta sebelum menjanjikan sesuatu kepada rakyat harus melihat fakta, khususnya struktur dan kemampuan APBD Bali. “Jangan hanya untuk mendongkrak popularitas, mengesampingkan fakta-fakta. Saya bahkan Pak Gubernur pasti setuju memberikan anggaran yang besar untuk Desa Pekraman, tapi harus realistis. Jangan membabi buta,” tegasnya.

Angka Rp500 juta per Desa Pekraman dari angka Rp225 juta, dianggapnya melompat terlalu tinggi. “Kalau seperti ini (naik hingga Rp 500 juta) bisa patah kaki kita. Pos-pos anggaran lainnya bisa terganggu,” ujarnya. Menaikan dana bantuan untuk Desa Pekraman, lanjut politisi asal Tabanan ini harus bertahap besarannya. Karena dana bantuan ini sangat penting untuk menjaga keberadaan Desa Pekraman, sebagai ujung tombak pelestarian adat, agama, tradisi, seni dan budaya Bali.

Sebelumnya Gubernur Mangku Pastika mengatakan APBD Bali 2018 Rp6,5 Triliun baru mampu menyalurkan Rp225 juta per desa pakraman per tahun. Gubernur memaparkan postur APBD sesuai UU, harus mengalokasikan besaran anggaran untuk sektor tertentu, misalnya pendidikan mengamanatkan minimal 20 persen dari ABPD untuk dana pendidikan, kemudian ketika SMA/SMK menjadi tanggungjawab Provinsi, malah di Bali mencapai 30 persen dari ABPD untuk pendidikan. Kemudian ada UU mengamanatkan transfer ke kabupaten/kota minimal 30 persen dari APBD. “Itu sudah 60 persen ya, 30 persen pendidikan dan 30 persen transfer,” jelasnya.

Masih lagi 40 persen, ada lagi amanat 10 persen minimal untuk program kesehatan dan 10 persen minimal untuk infrastruktur. “Masih sisa 20 persen, itu untuk belanja pegawai. Memang boleh tidak digaji pegawai. Sudah habis 100 persen,” jelasnya. Komitmen pemerintah, untuk desa pakraman tetap utama. Mangku Pastika mengatakan desa pakraman yang membuat Bali hebat. Desa pakraman pula yang membuat Bali masih bisa kuat dari segi adat, budaya dan agama dan menjadi menarik dari segi pariwisata. “Sehingga kami berkomitmen, tetap dianggarkan, tapi tidak menganggu yang sudah diamanatkan UU. Untuk terus menaikan. Namun baru bisa maksimal Rp225 Juta. Kalau Rp500 Juta per tahun per desa pakraman, dari mana uangnya. Ini tidak realistis,” cetusnya.

Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry menilai bahwa komitmen Mantra-Kerta ini sangat realistis dan rasional. Koordinator Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali itu berpandangan, pembangunan Bali di segala aspek, justru dilandasi dan dijiwai oleh budaya. Karena itu, komitmen Mantra-Kerta menggelontor bantuan sebesar Rp500 juta per tahun per Desa Pakraman, disebutnya sangat tepat.

Bahkan, menurut Sugawa Korry, apabila dikaji dari sisi kemampuan APBD Provinsi Bali, maka alokasi anggaran Rp 500 juta per desa pakraman ini sangat mudah diwujudkan. Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu menjelaskan, dalam anggaran tahun-tahun ke depan, Pemprov Bali sudah tidak diwajibkan lagi mengalokasikan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan anggaran keamanan untuk Pilkada, yang totalnya sekitar Rp 250 miliar.

Begitu pula anggaran pembangunan prioritas seperti pembangunan RS Bali Mandara dan teknologi penunjangnya, yang besarnya sekitar Rp 200 miliar. “Jadi dari sisi perintah undang-undang yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014, komitmen pembangunan dan perlindungan Desa Pakraman melalui penguatan anggaran sangat diharapkan,” tandas Sugawa Korry. rls/ama