Terus Diselewengkan, Agus Mulyawan Ngotot Dana Bansos Dihapus

[socialpoll id=”2540016″]

[socialpoll id=”2540018″]

[socialpoll id=”2540019″]

[socialpoll id=”2540020″]

Klungkung, JARRAKPOS.com – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), I Kadek Agus Mulyawan, SH.MH, menyoroti kasus dugaan penyelewengan dana bansos yang dilakukan oleh oknum-oknum dewan, khususnya di Klungkung. “Jika ini benar saya sudah wanti-wanti dari awal bahwa dana bansos bisa saja digunakan sebagai senjata politik, supaya oknum Caleg dipilih kembali oleh politikus-politikus gadungan dengan  menggunakan strategi politik sontoloyonya. Karena anggaran dana bantuan sosial (Bansos, red) di daerah itu memang rawan disalahgunakan yang seolah-olah diperuntukkan kepada rakyat, namun bisa jadi itu hanya untuk sekadar mempengaruhi rakyat agar suka dan memberikan dukungan kepadanya,” katanya saat dihubungi, Rabu (6/3/2019).

Ia berharap masyarakat jangan terpengaruh pada isu-isu politik identitas dan lebih memfokuskan pada masalah yang lebih krusial, seperti untuk apa penggunaan dana bansos tersebut kedepan. Diduga sudah sering terdengar menjelang pileg 2019 ada oknum calon-calon legislatif menjadikan Bansos sebagai senjata politik untuk mempengaruhi para pemilih di daerah pilihannya masing-masing. Agus Mulyawan, selaku Tokoh Anti Korupsi merasa gerah dan ngotot agar Bansos dihapus, jika selalu disalah gunakan untuk kepentingan pribadi dan politik, untuk mengurangi tindakan tersebut pernah ada wacana pengeluaran bansos ke depannya dikeluarkan melalui Kementerian Sosial (Kemsos) jadi khusus untuk program sosial tentunya pengeluarannya sesuai ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Baca juga : Kapolda Bali Resmikan Gedung Satlantas Polres Badung Hibah Bupati Giri Prasta Senilai Rp41 Milyar

“Saya setuju saja karena gampang diaudit tapi akan lebih baik lagi jika terus dana Bansos banyak penyelewengan, sehingga tidak sampai ke masyarakat sebaiknya dihapus saja khususnya yang mudah diselewengkan digunakan untuk kebutuhan politik atau pribadi dan ganti dengan program tersebut dengan yang lain yang lebih mengena kepada masyarakat dan tidak mudah diselewengkan,” tegas pengacara yang enggan membela koruptor ini, seraya meminta dengan tegas pada masa Pemilu ini supaya semua aparat penegak hukum terkait dalam menindak lanjuti dugaan laporan penyalahgunaan dana bansos dan atau politik uang, agar dilakukan secara tegas, cepat, terbuka, transparan, dan akuntable kepada publik.

“Jika masyarakat melihat penegakan hukumnya tidak tegas terhadap laporan masyarakat terhadap adanya laporan penyelewengan dana bansos itu akan berdampak yang kurang baik tentunya bagi proses pemilu, juga pada proses hukum kita kedepannya,” tandasnya. tim/ama