Ungkap Identitas Sosok “Raja Jawa” Kang Tebe Sukendar Tantang Ketua Umum Partai Golkar

Jakarta, jarrakpos.com | Ketua Umum DPP Paquron Singandaru Karuhun Banten Indonesia (PSKBI), Kang Tebe Sukendar dengan tegas menantang Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia untuk mengungkap identitas sosok “Raja Jawa” yang disebut dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu, 21 Agustus 2024.

Bahlil melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi, “Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita.” ungkap Bahlil dalam pidatonya.

Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, dan Kang Tebe Sukendar mendesak Bahlil untuk tidak menyembunyikan siapa yang dimaksud dengan “Raja Jawa” tersebut.

“Kita semua berhak tahu siapa yang dimaksud Bahlil sebagai ‘Raja Jawa’. Jangan buat masyarakat bingung dengan pernyataan yang tak jelas,” ujar Kang Tebe saat ditemui awak media, Sabtu (24/08/2024).

Kang Tebe mengingatkan bahwa pernyataan yang ambigu di tengah situasi sosial-politik yang sensitif saat ini bisa memicu keresahan. Ia menuntut Bahlil untuk berbicara secara terbuka dan menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksudnya, agar tidak ada spekulasi yang meresahkan.

“Jika Bahlil ingin memberikan peringatan, seharusnya dia berani menyebut siapa ‘Raja Jawa’ itu. Jangan setengah-setengah,” lanjut Kang Tebe.

Menanggapi polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan tegas menolak relevansi istilah “Raja Jawa” dengan situasi saat ini. “Raja Jawa itu urusan masa lalu, bukan sekarang,” kata Airlangga pada Kamis (22/08/2024).

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh, menyerahkan interpretasi sepenuhnya kepada publik. “Itu pernyataan politik dalam konteks partai. Silakan masyarakat menafsirkan sendiri,” ujar Hasan di Istana Kepresidenan.

Politisi senior Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut pernyataan Bahlil hanya sebagai guyonan politik yang tidak mewakili sikap resmi partai. “Jangan disamakan pernyataan politik dengan candaan,” kata Idrus.

Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, enggan menanggapi lebih lanjut. “Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan ‘Raja Jawa’ dalam pidato itu,” kata Sultan saat menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Yogyakarta. (Red)