Wacana Penegerian UNIPA Adalah Upaya Pembohongan Kepada Masyarakat Kabupaten Sikka Oleh Ketua dan Pembina Yayasan

Oleh : Wens Wege, S.Fil. Anggota DPRD Sikka.

OPINI|JarrakPos.Com|Sejak sejak sebelum tahun 2014 wacana penegerian Unipa maumere sudah mulai di dengungkan, oleh para pembina dan pengurus Yayasan Nusa Nipa Maumere tapi ternyata semua itu hanyalah sebuah pembohongan besar yang mereka lakukan,untuk mengkibuli seluruh masyarakat di nian tanah Sikka. pertanyaannya mengapa harus saya katakan mereka ini (Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo,S.Sos,M.Si Drs. Alexsander longginus,sebagai ketua dewan pembina, Drs.Sebinus Nabu sebagai ketua yayasan ) sebagai pembohong, karena setiap kali kalau ada fraksi-fraksi DPRD seperti Hanura,Gerindra, PAN,Golkar,PKB, Demokrat Adil sejahtera angkat soal esensi dan eksistensi dari yayasan nusa nipa mereka mulai berbondong-bondong menuju jakarta ketemu komisi x,mensekneg, kemendikti bahkan hampir-hampir presiden pun mereka dikte untuk segera negerikan unipa,setelah itu pulang konferensi pers bahwa unipa tidak bawa cek kosong, besok unipa negeri,lusa unipa negeri,bulan depan dapat SK penegerian unipa,para dosen di suruh persiapkan segala admintrasi utk unipa menjadi PTN tambah embel BH tapi ternyata semua itu hanya bohong belaka.

Hari ini dalam jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi- fraksi dan fraksi Hanura coba mempertanyakan kembali terkait proses penegerian Unipa jawaban pemerintah dalam hal ini di sampaikan oleh wakil bupati sikka(Romanus Woga) bahwa “proses awal saya ikuti tapi selanjutnya saya sudah tidak tahu,kita menunggu prosesnya”.

Jawaban wakil bupati menunggu proses adalah jawaban yang tidak logik dan argumentatif. Arti kaitannya dengan tidak logik sampai dimana tahap penyelesaiannya dan hal hal apa yg sudah dipenuhi dan akan dipenuhi Unipa tidak dijelaskan secara konkrit. Tidak argumentstif artinya ada jawaban Dikti atau kementrian yang membidangi pendidikan bahwa dari ketentuan peraturan Unipa ada yang sudah layak apa saja dan belum layak apa saja.

Jika jawaban pemerintah melalui wakil bupati Romanus Woga mengambang tidak jelas alias kabur air maka bupati pembina ketua yayasan rektor dan lain-lain ke Jakarta beberapa waktu lalu hanya roadshow alias sandiwara dugaan akal bulus agar isu proses hukum dihentikan terhadap para pengelola Unipa.

Oleh karena itu, saya sebagai anggota dewan sebagai representasi warga dan kontrol terhadap aset daerah termasuk penggunaan gedung RS TC Hillers oleh Unipa segera melakukan aksi untuk lapor kepada Kejaksaan negeri atas dugaan penggelapan aset daerah tersebut secara terencana.

Mengapa terencana karena atas dasar LHP BPK tahun 2021 bahwa eks Rumah Sakit Umum dr TC Hilers Maumere adalah aset daerah yang digunakan oleh Unipa selama kurun waktu mulai dari 2004 sampai saat ini pertanyaannya bagaimana dengan uang sewa aset sekian tahun Sebelum temuan BPKP NTT Tahun 2021 ?Jika tidak dibayar Yayasan Unipa, masuk kategeri dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan aset yg sudah di atur dalam Permdndagri no 16 tahun 2019 tentang tatacara pengelolaan barang milik daerah ( BMD).