Wagub Cok Ace Arahkan Industri Pariwisata Beri Kelonggaran Karyawan Nyoblos

Denpasar, JARRAKPOS.com – Menghadapi pesta demokrasi yang meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR/DPRD/DPD RI tanggal 17 April mendatang Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) harap segenap komponen masyarakat bisa ikut berpartisipasi, tak terkecuali masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Pemilu tahun 2019 bagi Industri Pariwisata di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (25/3). Ia mengatakan jumlah penduduk yang bekerja disektor ini di Bali cukup besar sekitar 750 ribu warga, atau 1/3 dari jumlah DPT Bali yang mencapi 3,1 juta pemilih. “Jadi jangan sampai aturan kerja yang ketat di industri ini menjadikan angka golput di Bali semakin tinggi,” jelasnya dalam acara yang menampilkan AKBP Wayan Jinantara dari Polda Bali dan Jon Darmawan Komisioner KPU Bali sebagai narasumber, I Wayan Juniarta sebagai moderator serta para tokoh pariwisata seluruh Bali.

Cok Ace menambahkan jumlah pemilih di Bali dari tahun ke tahun memang cukup fluktuatif. “Pada pilgub tahun 2013 jumlah pemilih mencapai 73%, kemudian naik lagi pada pemilu 2014 menjadi 77%. Akan tetapi, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada pilgub 2018 menjadi 72%. Kita antisipasi angka golput agar bisa turun sehingga partisipasi masyarakat bisa mencapai 80% sesuai target KPUD Bali,” bebernya. Untuk itu ia mengharapkan kerja sama dengan pengusaha pariwisata agar para karyawannya bisa menggunakan hak pilihnya di hari itu. “Saya menyadari aturan kerja di pariwisata cukup ketat karena menyangkut system pelayanan kepada para tamu. Jadi saya harap pemilik hotel bisa meliburkan karyawan yang jauh untuk pulang dan nyoblos, sementara karyawan yang rumahnya dekat bisa diatur dengan pergantian shift yang lebih fleksibel, agar masing-masing bisa nyoblos sebelum pukul 13.00 WITA ,” jelasnya.

Baca juga : Gubernur Koster Atur Pembentukan Toko Modern Dikelola Desa Adat

Bagaimanapun, menurutnya setiap suara sangat bermanfaat untuk arah kebijakan pemerintah ke depan, dan tentu saja berguna bagi Bali. “Bali sebagai etalase pariwisata Indonesia di dunia internasional juga membutuhkan kebijakan yang mendukung kepentingan Bali ke depannya. Jadi mari kita berpartisipasi dalam pemilu kali ini, pilih calon kita untuk kepentingan tanah kelahiran kita,” tandasnya.

Sementara itu AKBP Wayan Jinantara menjelaskan Kepolisian RI dalam hal ini Polda Bali sudah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari pesta demokrasi tahun ini. “Tahun ini pihak kami akan menurunkan 25 ribu lebih personel untuk mengamankan Pemilu,” imbuhnya. Sejumlah langkah pengamanan lain juga dilakukan seperti kerjasama dengan aparat pecalang, identifikasi rawan kekisruhan, menjaga netralitas aparat POLRI serta kerjasama dengan TNI. “Jadi pengamanan sendiri sudah kami lakukan dari tahun lalu dari periode pendaftaran, kampanye, minggu tenang hingga hari pencoblosan nanti,” tandasnya.

Baca juga : Kembangkan Desa Wisata, Pemkab Karangasem Gelar Pelatihan Pemandu Wisata Alam

Pada bagian lain, Komisioner KPU Jon Darmawan juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu nanti. Menurutnya Pemilu di Indonesia merupakan salah satu ajang pemilihan yang paling demokratis di dunia, karena memakai sistem satu suara untuk satu calon. Dengan memilih sistem tersebut juga memerlukan biaya yang cukup tinggi yaitu sekitar 29 triliun rupiah untuk pemilu 2019. “Jadi kami estimasikan setiap penduduk di Indonesia dijatah 120 ribu rupiah oleh Negara untuk memilih, sehingga saya harap anda benar-benar datang ke TPS dan jangan sia-siakan uang tersebut,” bebernya.

Mengenai aturan bagi industri pariwisata, ia mengharapkan kebijakan para pengelola, sehingga karyawannya bisa datang ke TPS sebelum jam 1 siang, bagaimana pun cara pengaturannya. “Untuk DPT yang ingin pindah lokasi agar tidak usah pulang kampung lagi saat mencoblos, KPU sudah memfasilitasi untuk ganti lokasi TPS dengan mengumpulkan formulir A5 hingga 13 Maret lalu. Jadi berbagai upaya KPU telah dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” tandasnya. */ama