Wakil Ketua Komisi VI Imbau Gubernur Bali Contoh Presiden Jokowi

Lovina, JARRAKPOSTIMUR.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer mengimbau Gubernur Bali DR Ir I Wayan Koster, MM, untuk mencontoh Presiden Joko Widodo dalam membangun dan memimpin Provinsi Bali.

Karena menurut pengamatan politisi senior Partai Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambagan, Buleleng itu bahwa belum ada kebijakan Gubernur Koster yang berpihak pada Bali Utara alias Kabupaten Buleleng.

Hal tersebut diutarakannya di sela-sela aktivitas beliau saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Grand Ballroom Bali Taman Resort, Lovina, Buleleng, Bali Senin (29/3/2021).

“Terus terang saya belum melihat keberpihakan yang begitu tajam terhadap Buleleng yang seharusnya mereka mencontoh Bapak Presiden Jokowi. Kita tahu Pak Presiden saat ini sedang sangat berfokus pada pembangunan di wilayah Sumatera dan daerah Timur Indonesia untuk memeratakan Indonesia dan meminimalisir kesenjangan di tanah air. Tapi di Bali, harusnya Gubernur mulai berpikir persis seperti Pak Jokowi di Indonesia yaitu berupaya untuk memeratakan pembangunan di daerahnya,” imbaunya.

Lebih lanjut Demer juga menyarankan Gubernur Bali untuk melakukan pemerataan pembangunan di Provinsi Bali khusunya kawasan Buleleng dan Karangasem yang masih harus mendapat perhatian.

“Jika di Provinsi Bali maka yang harus jadi fokus pemerintah adalah kawasan Buleleng dan Karangasem. Kenapa? Ya karena memang setiap daerah di Bali harus tumbuh bersama karena kalau tidak terjadi Urbanisasi, macam-macam persoalan yang akan timbul sehingga harus ada pemerataan, seperti yang dilakukan Pak Jokowi untuk Indonesia Barat dan Indonesia Timur karena hanya Pulau Jawa yang maju. Itulah tugas pemerintah jangan biarkan seperti hutan rimba, tumbuh dengan sendirinya,” tegasn Demer di sela-sela agenda menjadi narasumber dalam pengenalan nila-nilai Empat Pilar Kebangsaan kepada siswa SMA/SMK di Buleleng dan juga mahasiswa BSA College.

Ia juga mengkritik rencana pembangunan Museum Budaya bernilai Rp 2,4 triliun di Kungklung. Kata dia, lebih baik dana sebesar itu diberikan kepada setiap desa dengan masing-masing Rp 10 miliar maka upaya pelestarian budaya jauh lebih efektif ketimbang membangun gedung museum yang tidak banyak membantu pelestarian budaya bahkan terkesan mubazir.

Di tempat yang sama, anggota DPR RI Gde Sumarjaya Linggih ini juga menilai generasi muda sudah mulai menyadari pentingnya empat pilar kebangsaan untuk kemajuan Indonesia. “Satu-satunya pengahalang adalah terganggunya empat pilar kita yang akan melululantahkan semuanya termasuk ideologi dan mental, dan ini adalah kewajiban kita untuk menjaga ini,” pungkasnya. frs/*