Wandhira Ternyata “Membisu”, Ditanya Perda No.8 RTRW Denpasar Jadi Cikal Bakal LNG di Lahan Mangrove

Denpasar, JARRAKPOS.com – Rencana pembangunan tempat penampungan atau Tersus LNG (Terminal Khusus Liqiud Natural Gas) di Desa Adat Sidakarya masih saja ada melakukan penolakan. Aksi itu dilakukan oleh sejumlah warga dari Desa Adat Intaran bersama KEKAL Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali melakukan kegiatan penanaman mangrove di kawasan Muntig Siokan, Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar pada Selasa siang (26/7/2022).

Kegiatan tersebut bertepatan dengan Hari Mangrove Dunia serta sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan terminal LNG di Desa Adat Sidakarya yang dituduh akan membabat mangrove. Namun uniknya, spanduk-spanduk yang dipajang malah bernuansa kuning dengan aksen sedikit merah. Padahal umumnya, bagi pecinta lingkungan biasanya memakai nuansa dengan warna serba hijau.

“Spanduk Nuansa Kuning di Aksi Tanam Mangrove Tolak LNG Sidakarya,” kata salah satu warga ketika berselancar di sosial media, pasca sehari kegiatan Penanaman Mangrove, Rabu malam (27/7).

Aksi lainnya saat demo tolak LNG di lahan mangrove yang membawa simbol Ida Betara ke depan Kantor Gubernur Bali, juga bernasib sama. Bahkan, aksi yang mengklaim menanam ratusan pohon bibit mangrove itu, dituding hanya jadi ajang pencitraan.

Hal itu menimbulkan keheran berbagai pihak bertanya-tanya kebenaran terkait regulasi yang mengatur. Karena itu awak media melakukan penelusuran dengan mengecek Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar yang ternyata menjadi cikal bakal rencana pembangunan tempat penampungan LNG di Desa Adat Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar.

Usut punya usut, Tersus LNG yang dirancang tersebut tidak ada satupun aturan yang dilanggar. Bahkan, Perda Kota Denpasar No.8 tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar yang berlaku dari tahun 2021-2041 dalam Pasal 20 Ayat (2) menerangkan “Sistem Jaringan Energi, bahwa jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terletak di Kelurahan Pedungan dan Desa Sidakarya dan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan terletak di Kelurahan Pedungan, Kelurahan Sesetan dan Desa Sidakarya.

Selain itu, dalam Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau, Potensi RTH Tahura (Perda Kota Denpasar No.8 tahun 2021) mengecualikan area lokasi kegiatan usaha dengan warna putih mengingat sebagai Blok Khusus Tahura Ngurah Rai. Apalagi disadari 80 persen kelistrikan berada di Bali selatan, namun akibat membengkaknya utang PT. PLN (Persero) pada tahun 2021 sebesar Rp631,6 triliun menyebabkan tidak lagi melakukan investasi jaringan listrik, sehingga diputuskan Terminal LNG ini berlokasi di Bali selatan, sehingga berdasarkan studi kelayakan (FS) terpilihlah Desa Sidakarya.

Oleh karena itu, infrastruktur minyak dan gas bumi Terminal LNG dan jalur pipa gas bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan dibangun di Desa Sidakarya yang sudah sangat sesuai dengan RTRW Kota Denpasar.

Tersus LNG di Desa Sidakarya dengan PKKRPL yang telah terbit, juga diupayakan agar dapat selaras dengan perencanaan RIP (Rencana Induk Pelabuhan) Desa Serangan sebagai pelabuhan pengumpan lokal (Kepmenhub No.KP432 tahun 2020) yang sedang disusun berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) UU No.17 tahun 2008, memperhatikan RIPNAS, RTRWP Bali, RTRWK Denpasar, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan, kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan, keamanan dari keselamatan lalu lintas kapal. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan RIP tidak terjadi overlapping. Isu lainnya, berkaitan dengan eksistensi kesucian pura di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi Terminal LNG di Desa Sidakarya, juga akan tetap terjaga dengan baik.

Terdapat 5 pura yang berjarak di radius 600 meter hingga 2.000 meter dari lokasi kegiatan usaha ini, yakni Pura Sukamerta, Pura Dalem Pengembak, Pura Luhur Dalem Mertasari, dan Pura Tirta Empul Mertasari yang merupakan Pura Kahyangan Desa, serta Pura Sakenan sebagai Pura Dang Kahyangan, namun dibatasi oleh lautan dan beda pulau di Desa Serangan. Jadi berdasarkan Bhisama Kesucian Pura di Bali yang dituangkan ke dalam penjelasan Pasal 67 Ayat (5) Huruf d Perda Kota Denpasar No.8 tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar diterangkan, “Selanjutnya dalam penjelasan tersebut diuraikan bahwa mengingat hitungan luas radius Kesucian Pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas di atas 35 persen dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 Pura Sad Kahyangan dari 252 Pura Dang Kahyangan) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (utama/ inti, madya/ penyangga, dan nista/ pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip Bhisama Kesucian Pura, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang semala tidak mengganggu nilai kesucian pura, terutama zona nista/ pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi”.

Tapi anehnya, para oknum tokoh politik dan masyarakat, beserta Bendesa Adat Intaran yang jauh dari lokasi Tersus LNG, bersama para sejumlah oknum penggiat lingkungan hidup terus membuat aksi gerakan demo penolakan Tersus LNG. Tetapi di satu sisi Desa Adat Sidakarya dan Desa Sesetan malah mendukung 100 persen kehadiran Tersus LNG tersebut. Pasalnya, Bendesa Adat Sesetan, I Made Widra, yang menyatakan pihaknya mendukung adanya pembangunan proyek tersus LNG oleh PT. DEB untuk kemandarian energi Bali, selama pembangunannya sesuai dengan persyaratan dan semua aturannya dipenuhi. Sehingga benar-benar tidak ada masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan dalam rencana pembangunannya tersebut.

“Ya sepanjang itu sesuai dengan aturan dan memenuhi persayaratan (pemerintah, red) serta tidak merugikan masyarakat apa alasan kita untuk menolak. Kami juga akan segera melakukan sosialisasi terkait ini, agar masayarakat adat benar-benar mengerti dan paham apa yang menjadi maksud dan tujuannya (terminal LNG, red),” papar Bendesa Sesetan, I Made Widra, yang membawahi 9 banjar tersebut, paparnya beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan Bandesa Desa Adat Bendesa Sidakarya I Ketut Suka, saat ditemui oleh awak media juga menuturkan hal yang sama terkait rencana pembangunan tersebut, dimana pihaknya mendukung langkah baik Pemprov Bali untuk mewujudkan kemandirian energi Bali. Terlebih dirinya mengetahui bahwa kelistrikan Bali saat ini sangat tergantung dengan pembangkit dari Jawa, sehingga tidak ada alasan baginya untuk menolak karena proyek Terminal Khusus (Tersus) LNG yang dinilai akan bermanfaat untuk mewujudkan energi bersih di Bali dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Inikan program Pemerintah, kami meyakini bahwa melalui proyek ini tidak akan mungkin pemerintah akan membuat masyarakat Sidakarya ini sengsara. Ini kan baik rencana kedepannya untuk kemandirian energi Bali. Selain itu, harapan kita juga selaku masayarakat adat, mudah-mudahan dari adanya proyek ini bisa memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Padahal Perda No.8 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Denpasar merupakan hasil produk hukum Wali Kota Denpasar yang disetujui oleh DPRD Kota Denpasar bersama seluruh anggota fraksi dari partai politik yang terpilih di DPRD Denpasar.

Lucunya, ketika dihubungi sejumlah politisi di DPRD Kota Denpasar malah memilih terus bungkam, termasuk Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara ketika beberapa kali dihubungi.

Salah satunya Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Denpasar yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar Ketut Suteja Kumara yang membisu dan tanpa membalas komentar. Termasuk Wakil Ketua DPRD Denpasar dari Fraksi Golkar, I Wayan Mariyana Wandhira belum memberikan keterangan.

Padahal selaku mantan Ketua Pansus Perda RTRW Kota Denpasar harusnya menjadi corong utama untuk menjelaskan kehadiran Tersus LNG di Desa Adat Sidakarya yang ditolak mati-matian yang digerakan oleh para oknum dari Desa Adat Intaran dan penggiat lingkungan.

Mengingat pada penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2021-2041. Pengambilan keputusan ini dilaksanakan pada Sidang Paripurna ke-23 Masa Persidangan III dengan agenda Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dan dihadiri Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara disetujui seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (15/11/2021).

Waktu itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, I Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Forkopimda Kota Denpasar, OPD di lingkungan Pemkot Denpasar serta Anggota DPRD Kota Denpasar yang hadir secara daring dan luring.

Dengan hal tersebut, sempat dilontarkan tokoh masyarakat Denpasar yang juga penggiat media sosial (Medsos), AA Gede Agung Aryawan, ST, yang akrab disapa Gung De kepada awak media di Denpasar, Sabtu (16/7/2022). Dikatakan aksi demo ini menjadi pengalaman untuk pembelajaran masyarakat, khususnya Bendesa dan warga Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar dalam melihat permasalahan secara cerdas dan taat asas hukum. Demikian

Apalagi selama polemik ini mencuat ke permukaan, menurut pengamatan Gung De, gelombang demo penolakan Terminal Khusus LNG di Sidakarya oleh LSM Walhi dan menggandeng LSM lainnya mengajak serta Desa Adat Intaran Sanur hingga mendapat dukungan sejumlah politisi cari untung dan Walikota Denpasar lewat Kadis Perhubungan Denpasar. “Mencermati perkembangan isu dan argumentasi penolakan ini, maka sudah semestinya masyarakat membaca kembali Perda No 8 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar yang jelas tegas menetapkan infrastruktur jaringan gas di Kelurahan Pedungan dan Desa Sidakarya,” tandas Gung De yang juga menolak penggunaan simbol-simbol sakral agama Hindu di Bali saat aksi unjuk rasa.

Untuk itu, Anggota DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Susruta Ngurah Putra justru mengajak masyarakat agar duduk bersama dan berdialog apabila ada hal -hal dirasa belum dimengerti atau dipertanyakan.

Mengingat, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta dengan tegas menyatakan Perusda Bali tidak boleh membangun di areal Hutan Mangrove dan menganggu Terumbu Karang yang ada di kawasan Desa Sidakarya, Desa Sesetan, Desa Serangan, Desa Intaran, ‘plus’ di Desa Pedungan, Kota Denpasar terkait adanya rencana pembangunan Terminal LNG.

Gubernur mengungkapkan pada Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 yang membahas agenda terkait Laporan Dewan terhadap Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022 – 2042 dan Penandatanganan Kesepakatan Substansi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama beserta Anggota DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin 18 Juli 2022.

Agung Susruta mengharapkan agar tidak ada aksi -aksi yang bisa mempengeruhi citra kebangkitan pariwisata Bali. “Ini baru saja mulai tumbuh, belum begitu bangkit,” ujar Agung Susruta di Denpasar, Kamis (28/7).

Sedangkan kalau melakukan persembahyangan itu baik sekali. Bisa dilakukan dengan penuh tulus iklas. Dirinya memang tetap mendukung Bali mandiri energi dan energi bersih. Jika sudah Tempat Penyimpanan LNG di laut itu merupakan kewenangan provinsi, karena Pemkot wilayahnya pinggir air (laut) ke daratan. aya/tim/ksm