Waspada Antraks, Bupati Sri Tutup Pintu Bagi Sapi Gunung Kidul

KLATEN(Jarrakpos.com)  – Waspada penyebaran virus antraks, Bupati Klaten, Sri Mulyani, S.M., menutup pintu masuknya sapi asal Kabupaten Gunung Kidul. Hal tersebut dilakukan menyusul ditemukannya antraks pada sapi asal wilayah tersebut.

“Untuk pengendalian, distribusi, dan jual beli sapi dari Kabupaten Gunung Kidul di stop sudah tidak masuk Klaten yang terkontraksi virus antraks. Sementara itu, kita juga sudah siapkan langkah-langkahnya,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pemkab Klaten.

Adapun langkah cepat untuk mewaspadai virus antraks tersebut, strategi Sri Mulyani yakni melakukan percepatan vaksinasi sapi dan meminta sapi Gunung Kidul tidak nekat masuk di Klaten. Sampai kapan kebijakan itu berlangsung, pihaknya akan lihat perkembangan seperti apa di Gunung Kidul, semakin baik atau semakin tidak baik.
“Kepala Bidang peternakan dan kesehatan hewan Klaten sudah saya minta untuk dilakukan vaksinasi. vaksin mulai tanggal 8-17 Februari untuk ternak sapi di Klaten. Vaksinasi pertama di Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno pukul 08.25 WIB. Selain itu, juga akan dilakukan razia di tempat RPH maupun pasar-pasar yang menjual daging, Semua ini dilakukan demi kesehatan semuanya supaya tidak terjadi penyebaran penularan virus tersebut,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyampikan bahwa terkait sengketa kepemilikan lahan Umbul Ingas yang berada di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten antara Pemkab Klaten dengan Pemkot Solo, pihaknya berharap masalah ini segera cepat selesai.

“Secara status dalam buku Bondo Desa, Umbul Ingas menjadi aset milik Pemerintah Desa (Pemdes) Cokro yang masuk Kabupaten Klaten. Tetapi, BPN Klaten kami kejar tidak mau mengeluarkan sertifikat karena harus menyelesaikan dulu terkait sengketa antara Pemdes Cokro dan PDAM Solo. Padahal PDAM Solo tidak memiliki bukti kepemilikan aset,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan pemkab saat ini masih terus mengumpulkan bukti untuk memperkuat keberadaan Umbul Ingas sebagai aset Desa Cokro hingga bisa diurus penerbitan sertifikat tanah. Pemkab masih berkoordinasi dengan ANRI.
“Dari ANRI sudah menerbitkan dua surat berbahasa Belanda terkait Umbul Ingas. Bagian Hukum sebenarnya sudah saya minta ke ANRI. Namun, kebetulan ANRI saat ini lagi lockdown. Tetapi kami masih terus berkomunikasi lewat telepon dan akan dibantu untuk membacakan dua surat tersebut. Dari dua dokumen itu akan menguatkan atau tidak, saat ini belum ada hasilnya. Pekan ini saya berharap Bagian Hukum berkomunikasi lagi dengan ANRI dan harus sudah ada hasilnya agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pungkas Sri Mulyani yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten.

Sri Mulyani mengatakan pemkab saat ini masih terus mengumpulkan bukti untuk memperkuat keberadaan Umbul Ingas sebagai aset Desa Cokro hingga bisa diurus penerbitan sertifikat tanah. Pemkab masih berkoordinasi dengan ANRI.
“Dari ANRI sudah menerbitkan dua surat berbahasa Belanda terkait Umbul Ingas. Bagian Hukum sebenarnya sudah saya minta ke ANRI. Namun, kebetulan ANRI saat ini lagi lockdown. Tetapi kami masih terus berkomunikasi lewat telepon dan akan dibantu untuk membacakan dua surat tersebut. Dari dua dokumen itu akan menguatkan atau tidak, saat ini belum ada hasilnya. Pekan ini saya berharap Bagian Hukum berkomunikasi lagi dengan ANRI dan harus sudah ada hasilnya agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pungkas Sri Mulyani yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten.(gus)