NEWS
Terancam Kehilangan Momentum, Kemenhub Didesak Buktikan Janji Manis Penlok Bandara Bali Utara
Denpasar, JARRAKPOS.com – Salah satu tokoh masyarakat Bali, Putu Suasta mengkritik keras Kementerian Perhubungan yang terkesan menunda Penentuan Lokasi (Penlok) bandara Bali utara. “Usul pembangunan bandara baru ini telah diperjuangan masyarakat di wilayah Bali utara dan sekitarnya selama 9 tahun. Mereka berharap dapat merasakan keadilan ekonomi melalui pemerataan pembangunan. Tapi pemerintah hanya bisa memberi janji-janji manis. Hingga hari ini Penentuan Lokasi (Penlok) belum telaksana, terganjal oleh surat rekomendasi yang tak kunjung dikeluarkan Kementerian Perhubungan” kata Suasta dengan suara agak geram.
Ik-26/11/2018
Politisi Partai Demokrat tersebut menerangkan berbagai kajian dan studi kelayakan telah dilaksanakan yang merekomendasikan Bali utara sebagai lokasi terbaik untuk pembangunan bandara baru. Masyarakat di Bali utara dan sekitarnya mulai menumbuhkan harapan serta optimisme akan kemajuan ekonomi, setidaknya dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan dengan masyarakat di Bali Selatan yang selama puluhan tahun lebih banyak menikmati hasil kue pembangunan terutama infrastruktur pendukung pariwisata.
Baca juga :
Dalam lingkup lebih luas, berita-berita tentang rencana pembangunan bandara baru tersebut juga turut mendongkrak optimisme para pelaku industri pariwisata akan pertumbuhan pariwisata Bali, karena keluhan tentang kepadatan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang semakin sering disuarakan, akhirnya akan memberi image tak baik di mata para wisatawan dan dapat menggerus pertumbuhan pariwisata. Bandara baru akan mengurangi secara signifikan frekuensi penerbangan dan kepadatan pengguna jasa penerbangan di Ngurah Rai.
Ik/2/9/2018
Dikatakan, jika lokasi bandara baru tersebut telah ditetapkan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, masyarakat dan para pelaku industri akan lebih percaya diri untuk menjalankan rencana-renancan pengembangan ekonomi di wilayah sekitar. Para investor akan mulai mempersiapkan pembangunan bisnis baru di wilayah sekitar yang dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka peningkatan ekonomi masyarakat sekitar akan mulai terwujud. “Kalaupun pembangunan bandara tersebut akan berlangsung dalam waktu relatif lama, itu tidak masalah bagi Putu Suasta karena pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan akan segera berlangsung yang akan diikuti oleh pembangunan sarana-sarana bisnis seperti hotel. Geliat ekonomi di wilayah sekitar akan mulai tumbuh dan usaha memperkecil gini rasio antara wilayah selatan dengan wilayah-wilayah lain di Bali akan segera dimulai,” terangnya.
Baca juga :
Suasta merujuk pada berbagai hasil survei yang menunjukkan bahwa gini ratio antar kabupaten di Bali mencapai angka 0,4 sehingga dikategorikan kuning atau tanda bahaya dari segi keadilan ekonomi. Pemerintah daerah, katanya, telah berupaya mencari solusi atas persoalan tersebut selama bertahun-tahun dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti kemudahan perijinan berusaha, perbaikan pelayanan publik dan kemudahan mendapatkan kredit. Hasilnya tak signifikan karena inti persoalan adalah pemusatan bisnis dan ekonomi di wilayah selatan. “Bagaimanapun, kabupaten-kabupaten di wilayah Timur, Barat dan Utara sangat sulit mengimbangi kabupaten-kabupaten di Selatan seperti Badung karena pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Selatan jauh melampaui daerah lain. Maka geliat bisnis pariwisata yang menjadi tulang punggung Bali dan bisnis lain menjadi sangat terpusat di wilayah selatan,” lanjut Suasta.
Ik-24/11/2018
Dengan pertimbangan di atas Suasta mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera mengeluarkan Penlok. “Mengulur-ulur Penlok bandara baru tersebut dapat diartikan sebagai penundaan pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Wajar jika masyarkat marah, tapi jangan tunggu hingga mereka menjadi apatis serta kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Singkatnya, harus segera dikeluarkan sebelum momentum optimisme masyarakat dan investor hilang,” tutupnya.
Baca juga :
Seperti diketahui, lokasi pembangunan bandara Buleleng, akan memanfaatkan lahan milik desa adat Kubutambahan dan desa adat Sanih. Terbukti Menhub Budi Karya meninjau langsung lokasi lahan, yang berada di kawasan Bukit Teletubies di wilayah Dusun Ampel Gading, Desa Kubutambahan. Di lahan seluas 370 hektar itu disebut-sebut bakal menjadi titik lokasi pembangunan bandara Buleleng, melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sisanya yang seluas 50 hektar akan memanfaatkan lahan Desa Adat Sanih. Kemenhub juga melakukan upaya pendanaan kreatif dengan menggandeng badan usaha sebagai mitra kerjasama. Sejak 9 tahun PT Pembari (Pembangunan Bali Mandiri) telah merintis pembangunan bandara di Kubutambahan yang dilanjutkan dengan kajian independent atau studi kelayakan oleh pemerintah pusat. tim/ama
I Putu Susrama
18/01/2019 at 2:03 pm
Kita tetap saja berandai andai, bila peletakan batu pertama pelaksanaan pembangunan lapangan terbang di Kubutambahan itu dpt terlaksana,kalau kita mau sama2 berjuang Ada 3 line yg harus sgera dibentuk sama teman2 di singaraja: line1, siapa yg berjuang terus dipusat Jakarta,dalam hal ini di.Dept,Perhubungan dan Dept Keuangan.Line2. Kecuali Gubernur di Propensi siapa lagi orang lain yg selalu mengingatkan Gubernur perihal rencana pembangunan itu,harus gencar jangan sampai ada istilah hangat2 tai ayam, lalu di line 3 di ibu kota Singaraja sendiri siapa pula yg siap menempel Bupati Buleleng agar team mereka bekerja serrious dan line yg paling penting juga siapa yg siap jadi sponsor penyandang dana untuk menstimulasi rencana ini,kalau lingkaran ini berjalan dengan baik pasti rencana ini bisa jalan baik, ingat pula timing nya,kalau semua rencana ini tidak terwujud sebelum Pilpres bulan April,sebaiknya wecana ini dihentikan saja,sebab kita bakalan percuma buang2 energi saja.sekian dari saya dulu.