Bali Butuh Pendidikan Entrepreneurship Sejak Dini, Bentuk Pemimpin Berkarakter

Badung, JARRAKPOS.com – Untuk menciptakan pemimpin di Bali yang berkarakter mandiri dan tegas serta mempunyai jiwa “entrepreneurship” di era milenial diperlukan pendidikan entrepreneurship sejak dini. Hal tersebut diungkapkan oleh pengusaha muda asal Canggu yang juga salah satu politisi PDI Perjuangan I Made Suryananda Pramana, SE terkait pentingnya pendidikan tersebut untuk membangun jiwa pemimpin yang memiliki “bergaining position”. Menurutnya, untuk menciptakan pemimpin yang berkarakter memang tidak mudah. “Sejak dini memang untuk menjadi entrepreneur memerlukan pelatihan, agar mempunyai kesadaran tinggi agar, sehingga terlepas dari pemimpin yang hanya bisa diam di zona nyaman,” beber Surya panggilan akrabnya saat dihubungi Sabtu (23/2/2019).

Karena itu, untuk menciptakan pemimpin yang berkarakter entrepreneurship perlu melibatkan instansi pemerintah dan para ahli praktisi entrepreneurship. Tidak saja menjadi mentor, namun pemerintah harus bisa memfasilitasi dan memediasi. Sebab, pemahaman wirausaha yang dibina dari birokrasi akan lahir pemikiran dan karakter birokrasi. Hal inilah yang harus dibenahi proses pemberdayaannya dengan melibatkan para praktisi yang ahli di bidang entrepreneurship. “Sebab untuk membuat pemimpin yang tangguh harus mempunyai karakter kuat. Kalau hanya mempunyai kemampuan teknis dan manajemen saja tidaklah cukup, tetapi harus punya keberanian. Makanya yang bisa mempengaruhi jiwannya bukan birokrasi, tetapi praktisi yang menggemblenggnya. Jadi saya harap pemerintah bisa bekerjasama dengan para praktisi agar menciptakan pemimpin negara maupun daerah yang kuat,” tandasnya.

Baca juga :

Ribuan Krama Kuta Utara Kompak Gandeng Suryananda, Jadi Tokoh Muda Panutan Gerakan Pungut Sampah Plastik

Suryananda yang juga Caleg DPRD Badung Dapil Kuta Utara nomor urut 4 dari PDI Perjuangan itu, menjelaskan jiwa pemimpin yang berkarakter entrepreneurship dipastikan perekonomiannya lebih baik, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi tidak ada lagi istilah ketimpangan antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal, seperti di daerah pariwisatanya cukup maju. Hal tersebut terjadi, karena kebijakan politik dari pemerintah yang lahir dari proses politik. “Artinya kalau sudah pemimpin yang berjiwa entrepreneurship sudah pasti berani mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat, tanpa mendahului kepentingan partai maupun pribadinya. Selain itu, pemimpin tersebut dipastikan mampu menghadapi era globalisasi serta mengajak masyarakatnya menghadapi perkembangan jaman tersebut,” tegasnya.

Dengan melihat beberapa sektor tersebut, terutama dari sisi pariwisata, peran pemerintah bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur kepada masyarakat agar perkembangan ekonomi semakin meningkat, sehingga tidak ada lagi istilah ketimpangan ekonomi. “Disinilah masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang benar dan berani mengambil keputusan yang cerdas dalam memilih wakil-wakilnya di legislatif,” sebutnya seraya menambahkan, ketika sudah ada pemimpin yang berijwa entrepreunership dukungan masyarakat, budayawan dan politikus lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan politik yang putih (bersih, red). Artinya semua pihak terlibat untuk membangun politik yang putih, jangan sampai salah pengelolaan, dimana dari awal tujuannya untuk putih bisa berubah menjadi hitam. “Kita perlu komitmen bersama untuk menciptakan politik yang bersih, dan masyarakat atau pun budayawan juga tidak boleh mendiskreditkan proses politik. Kalau memang ada politikus atau program pemerintah yang kurang bagus itu merupakan tanggung jawabnya, bukan disalahkan. Tapi dilihat bahwa proses tersebut merupakan proses menuju politik yang bagus,” tutupnya. tra/ama