Gubernur Koster Bangun Pondasi Pembangunan Bali Komprehensif

Badung, JARRAKPOS.com – Gubernur Bali Wayan Koster melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali mencanangkan beberapa bidang prioritas untuk menata ulang pondasi pembangunan Bali melalui langkah yang fundamental dan Komprehensif. Salah satunya dilakukan dengan menitip aspirasi ke Baleg, usulan RRU Provinsi Bali. Mengingat saat ini Bali masih dipayungi UU No.64 Tahun 1958, dimana masih menggunakan konsederan UUD Sementara 1950.

Baca juga: Cok Ace Gagas Kalaborasi Sukses Bangun Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan

“Bali artinya masih negara bagian sunda kecil. Sekarang kita kembali ke NKRI. UU yang menaungi Bali saat ini bertentangan dengan spirit konstitusi. Ini yang mendorong kami berupaya, agar bali diselaraskan dengan UUD yang berlaku sekarang. Sesuai konteks dan kebutuhan di Bali. RUU tersebut masuk ke daftar komulatif terbuka, dan kami terus memohon dukungannya,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster pada saat Sosialisasi Prolegnas 2020 oleh DPR RI di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Senin (17/2/2020).

Bali belakangan sedang mengalami Perubahan drastis, penurunan kualitas di berbagai bidang sehingga harus ditata ulang agar taksu dan aura Pulau Dewata tetap kuat. Ini penting untuk Menjaga citra dan kualitas Bali sebagai destinasi dunia, dengan salah satu prioritasnya adalah pembagunan di bidang lingkungan. Kebijakan yang diambil seperti Pergub pembatasan samph plastik, kini sudah terhitung berhasil. Kita sudah bisa Zero plastik, di hotel, supermarket, dan tempat wisata.

Baca juga: Bertemu Gubernur Koster, Walikota Misato Harap Bisa Bangun Jepang Seperti Ubud

“Lima duta besar datang dan mengapresiasi kebijakan tersebut dan menyatakan ingin meniru Bali. Dilanjutkan pula dengan kebijakan Bali energi bersih dan penggunaan kendaraan motor listrik berbasis baterai. Kita jalankan satu per satu. Begitu pula dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Juga kebijakan budaya, guna memperkuat budaya dan adat tradisi. Bali hanya punya budaya, tak punya gas, emas, perak. Harus tegak betul budaya di bali sebagai satu-satunya kekayaan,” ujar Wayan Koster.

Ditanbahkan, pemajuan dan penguatan kebudayaan Bali dikelola dengan kuat dan baik, agar Bali bisa survive. Pencanangan beberapa bidang prioritas untuk menata ulang pondasi pembangunan Bali hatus dijafikan momentum yang baik. Dutengah jumlah wisatawan ke Bali total 6,3 juta orang yang juga setara Rp100 triliun devisa. Tapi hingga saat ini kontribusinya belum ada untuk Bali, masih jauh dari harapan.

Baca juga: Hilangkan Istilah “Aspal”, Ny. Putri Koster akan Patenkan Motif Tenun Ikat Endek dan Songket

Ketua Tim Kunker Baleg H Ibnu Multhazan, mengatakan, Gubernur Koster ‘Paket Lengkap’. Pernah di legislatif dan sekarang mengemban tugas eksekutif. Berdadarkan pengalaman ini masyarakat diminta tidak perlu khawatir menangani isu corona. Saya yakin Bali akan dapat wisatawan, karena hanya wisatawan asal China yang dibatasi. Ditrgaskannya, untuk program sosialisasi pihaknya membentuk enam tim sosialisasi Prolegnas.

“Sasaran kunjungan ke perguruan tinggi untuk mendekatkan Baleg dan programnya dengan akademisi, guna memperkuat draft undang-undang. RUU harus tersosialisasi sejak awal. Ada banyak manfaat untuk akademisi mahasiswa dan masyarakat, terutama untuk proses pertama pembentukan UU. Ada total 248 RUU yang akan dibahas dan masing-masing punya slot untuk dimasukkan Prolegnas prioritas tahun 2020,” ujar Ibnu.

Baca juga: Cok Ace Apresiasi Website Permodalan OJK Permudah UMKM Baca Peluang Pasar

Pada kegiatan yang juga dihadiri Majelis Agung Desa Adat, OPD terkait, rektor/pimpinan perguruan tinggi, Akademisi, perwakilan BEM fakultas di lingkungan Unud. Ibnu juga memaparkan mengapa tidak semua masuk slot 50 prioritas. Disebabkan masing-masing komisi memutuskan mana yang prioritas. Ditambah lagi masukan dan usulan pemerintah dan DPD. Prosesnya lalu dievaluasi lagi untuk menaikkan prolegnas-nya.

“Apresiasi kepada Gubernur dan jajaran saat berkunjung ke Baleg untuk memaparkan RUU Provinsi Bali. Kami sambut baik langkah tersebut. RUU Provinsi Bali yang telah diajukan ini sudah jadi agenda kita. Masyarakat bisa memberikan masukan. Partisipasi sangat dibutuhkan. RUU Provinsi Bali tidak masuk Prolegnas karena secara umum tidak seperti Papua yang meminta Otsus sejak 200. Sifatnya memperkuat UU yang lama. Namun tetap akan dibahas segera. RUU ini juga perlu lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat,” tandas Ibnu. mas/ama/*