NASIONAL

Izin Penlok Belum Turun, Bandara di Kubutambahan Terancam Batal


Buleleng, JARRAKPOS.com – Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (Buleleng) yang dipastikan akan segera dibangun di tahun 2019 nanti masih tanda tanya. Padahal kepastian bandara ini dibangun menyusul, izin Penentuan Lokasi (penlok) Bandara Buleleng dikabarkan akan segera turun. Lokasi pembangunan bandara yang mengambil titik di darat disebut-sebut berada di wilayah Kecamatan Kubutambahan, namun sampai sekarang juga belum jelas. Kabarnya lagi, dari total 600 hektar lahan yang diperlukan, hampir 420 hektar menggunakan lahan milik desa adat setempat, sehingga berpotensi mengalami kendala untuk dikelola untuk membangun bandara.

Sebelumnya itu juga ada pernyataan yang disampaikan langsung Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM pada Kamis (1/11/2018). Pembangunan bandara dipastikan berada di darat, dengan luas lahan 600 hektar, dimana 370 hektar lahan milik desa adat Kubutambahan dan 50 hektar lahan milik desa adat Sanih. Sisanya adalah lahan milik masyarakat di desa Kubutambahan, Bulian, Depeha dan lainnya. Kepastian bandara dibangun di Buleleng yang disebut-sebut akan dibangun pada tahun 2019 nanti, setelah adanya kesepakatan antara Pemkab Buleleng, Pemprov Bali, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Saat ini tahapan pembangunan Bandara Bali Utara sudah sampai pada penyusunan Feasibility Study (FS).

Baca juga:  Mahkamah Agung RI Berhasil Selesaikan 28.371 Perkara di 2022

Baca juga :

 

Diluar fakta dan kabar tersebut, nyatanya kepastian pembangunan bandara Bali Utara yang akan segera dilakukan itu, masih dianggap wacana oleh pihak desa adat Kubutambahan. Wacana itu sesungguhnya sudah sampai ke telinga para prajuru desa adat setempat, mengingat mereka sempat diundang Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana membahas rencana bandara ini. Bukan itu saja, para prajuru desa adat setempat sudah melakukan paruman di internal, mengingat pembangunan bandara akan memakai lahan adat. Hanya saja, ternyara mereka belum bisa memutuskan apakah menyetujui atau menolak rencana pembangunan bandara itu, lantaran izin penlok hingga saat ini belum turun dari pusat. Bahkan kabarnya mereka menolak bekerjasama dengan PT Pembari yang juga disebut-sebut menjadi investor bandara yang dibangun di darat ini.

 Jarrak Travel

Seperti diungkapkan, Klian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Gede Warkadea belum lama ini mengatakan, kini pihak prajuru desa adat Kubutambahan masih belum menentukan sikap, apakah setuju bandara dibangun di atas tanah adat atau tidak. Sebab kata Warkadea, hingga saat ini Penlok belum diterima. Menurut Warkadea, pihaknya masih menunggu izin penlok turun, sebelum nantinya mengambil sikap. Langkah ini diambil, mengingat rencana pembangunan bandara akan dilakukan di darat, sehingga ia ingin memastikan selama pembangunan tidak ada proses gusur-menggusur. “Kami dengar bakal dibangun di darat, tapi kami belum bisa dipastikan karena Penlok belum ada. Hitam diatas putih belum ada. Kalau sekarang kami sudah setuju, tahu-tahu pembangunannya harus menggusur pura, sangat riskan. Kami tidak akan mendukung kalau terjadi penggusuran atau relokasi pura,” kata Warkadea.

Baca juga:  SOCPADE dan LPAKN Lapor "Korupsi" Dinas Perkim Ke Kejari

Baca juga :

Disinggung terkait lahan adat yang akan dipakai untuk pembangunan bandara, menurut Warkadea, pihak krama dan prajuru adat sepakat untuk tidak menjual tanah seluas kurang lebih 420 hektar itu kepada pihak pengelola, melainkan dengan sistem kontrak. “Kalau kontrak melalui HGB. Tidak mau dilepas. Kami tidak ingin nanti ada perkara berkaitan dengan status tanah, karena pasti akan menimbulkan situasi tidak kondusif,” jelas Warkadea. Sementara Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka menjelaskan, pembangunan bandara merupakan kewenangan pusat. Sementara Bupati dan Wakil Bupati Buleleng hanya menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar merealisasikan rencana tersebut. “Semua dilakukan dengan kerja keras dan berkoordinasi intensif. Dan ini langsung beliau (Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, red) yang telah mengomando, karena ini menyangkut program yang sangat strategis,” ujar Sekda Puspaka.

Baca juga:  Gagal Sejahtera Sepanjang 2022, Begini Harapan Nelayan Indonesia di 2023

Kendati begitu Puspaka mengaku, masih belum mengetahui pasti dimana titik yang sesungguhnya bandara Buleleng akan dibangun, sebab sampai saat ini Pemkab Buleleng belum mengetahui atau menerima izin penlok. Alternatifnya sambung Puspaka, hanya ada 2 pilihan yakni laut dan darat. Jikapun nanti izin penlok turun di darat, itu sudah pasti melalui mekanisme. Untuk itu Puspaka mengaku, kini masih menunggu pemerintah pusat untuk menurunkan izin Penlok. “Kan cuma ada 2 pilihan, laut dan darat, yang mana ini. Tapi tentunya kami masih menunggu, karena penetapan lokasi itu kewenangan pusat. Apa syaratnya dan kriteria, itu mereka sudah punya alternatif pada siapa dijatuhkan penlok ini. Kami berdoa semoga bisa terwujud,” pungkas Sekda Puspaka. har/ama

 
JarrakTravel   JarrakTravel   Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

7 Comments

  1. Greetings! Very useful advice within this post!
    It’s the little changes that produce the biggest changes.
    Thanks for sharing!

    Khi có bất kỳ điều chưa rõ nào về hệ thống phun sương của Công ty TNHH Giải Pháp Làm Mát
    TMD hay các đáp lại về cho cty, người mua sắm có thể liên hệ qua những thông
    tin bên dưới. Những chuyên gia đáp trả sẵn lòng
    phục vụ quý người tiêu dùng trong mọi thời khắc.

    Đại lý phân phối máy phun sương TMD
    Trang chủ: mayphunsuonggiatot.vn
    Điện thoại:094.3399.084 – 0903.709.707
    Địa điểm: 314/24 Tô Ký, KP2, Tân Chánh Hiệp, Quận 12,
    TP.HCM

    Tags: hệ thống phun sương, hệ thống phun sương hcm

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Matikan Adblok Untuk Melanjutkan