Kubu Sudikerta Mulai “Dipreteli”, Fraksi Golkar Bali Dikocok Ulang

Denpasar, JARRAKPOS.com – Gemuruh di tubuh Partai Golkar di Bali, nampaknya akan terus bergejolak. Diam-diam, ternyata kubu Ketut Sudikerta yang dilengserkan dari Ketua DPD Partai Golkar Bali, nampaknya terus dipreteli. Setelah dikabarkan sebelumnya, akan ada sekitar 3 posisi Ketua DPD Partai Golkar di tingkat kabupaten/kota “ditenggelamkan”, kini ternyata posisi pucuk pimpinan di Fraksi Golkar DPRD Bali sudah dikocok ulang. Terbukti turunnya Surat Keputusan DPD Partai Golkar Bali No.KEP-01/GOLKARDA/I/2019 yang otomatis mengubah susunan Pengurus Fraksi Partai Golkar DPRD Bali periode 2014-2019.

Ik-20/12/2018

Terkait manuver kubu Gede Sumarjaya Linggih yang diangkat sebagai Plt. Ketua DPD Partai Golkar Bali menggantikan posisi kliennya, I Ketut Sudikerta, Togar Situmorang, SH.MH.MAP, ikut berang. Bahkan, langsung menjawab pertanyaan dari awak media tentang bagaimana pandangan hukum Togar Situmorang, sebagai Caleg dari Partai Golkar terhadap pergantian Drs. Wayan Gunawan sebagai Ketua Fraksi Partai di DPRD Provinsi Bali, oleh Dr. Made Dauh Wijana, ST. MM yang terkesan tiba-tiba tersebut? Mengingat pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019 sebentar lagi, sehingga sudah sepantasnya sebagai Caleg DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 dari Partai Golkar, semestinya terus-menerus melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat Bali, khususnya di Kota Denpasar sesuai dengan Dapil atau Daerah Pemilihannya, bukan malah terus bermanuver seperti itu.

Baca juga :

https://jarrakpos.com/2019/01/06/desak-penjarakan-sudikerta-togar-tuding-dewa-rai-tak-paham-kasus-pidana/

Menurut Togar Situmorang yang pernah diusung untuk menjadi Ketua Bakumham DPD Partai Golkar Bali di era kepemimpinan I Ketut Sudikerta, sebelumnya menjelaskan pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali itu, dapat merusak citra partai beringin dan menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak dan sangat membuat tidak kondusif, sehingga akan dihinggapi dugaan adanya gerakan “sapu bersih” kubu Sudikerta. “Persoalannya adalah, disini legalitas hukum kerap berhadapan berbenturan dengan dinamika politik,” sentil Togar Situmorang yang berprofesi sebagai advokat ini saat dihubungi JARRAKPOS.com, Selasa (8/1/2019), seraya menegaskan, kalau berbicara tentang aturan yang ada, pergantian Ketua Fraksi di DPRD Bali ini, sangat bertentangan dengan peraturan organisasi Partai Golkar, yaitu Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-04/DPP/GOLKAR/VII/2010 tertuang Bab II tentang Tata Hubungan DPP dengan Fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ik-22/12/2018

Disebutkan, ada 2 point dalam Pasal 2 PO-04/DPP/GOLKAR/VII/2010. Point 1, pimpinan fraksi ditunjuk oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya, dan ditetapkan dalam rapat pleno dewan pimpinan partai sesuai tingkatannya. Dan point 2, calon pimpinan fraksi dipilih dari unsur pengurus harian dewan pimpinan partai sesuai tingkatannya. “Artinya yang saat ini terjadi di dalam pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar itu, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena pengurus harian hanya bisa memilih calon pimpinan, tidak bisa menetapkan atau melakukan pergantian Ketua Fraksi DPRD Bali dari Partai Golkar, tanpa diadakan Rapat Pleno,” tegas Togar.

Baca juga :

https://jarrakpos.com/2019/01/03/penanganan-hukum-kasus-mafia-tanah-di-bali-lambat/

“Ada apa ini? Apa ada kepentingan sekelompok orang? Marilah kita sama-sama menjaga keutuhan partai yang selama ini sudah kita bina. Mari kita konsisten dengan tagline Golkar Bersih. Marilah kita sama-sama menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, karena Suara Golkar itu Suara Rakyat,” tutupnya. Sayangnya sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Ketua maupun Sekretaris DPD Partai Golkar Bali. Karena saat dihubungi belum ada tanggapan, terkait perubahan pimpinan Fraksi Partai Golkar DPRD Bali. tim/ama